Tersangka, Eks Kepala Dinsos Bima Bantah Korupsi Bansos Rp2,3 Miliar

Andi Sirajudin mengaku sama sekali tidak pernah memotong dana bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Karena pencairan anggaran kala itu melalui Bank Mandiri dan ditranfer langsung ke rekening keluarga penerima manfaat. 

"Gak ada satu sen pun yang kami potong. Uang itu gak masuk lewat dinsos, jadi saya gak pernah berurusan dengan uang, masyarakat dan kepala desa," tegas dia.

Namun dia tidak menampik jika dikabarkan salah seorang kepala desa yang melakukan pemotongan bantuan tersebut. Karena dirinya pernah dihubungi oleh kepala desa yang bersangkutan, ingin memberikan sejumlah uang, namun ditolak olehnya.

"Yang potong itu salah seorang kepala desa kemudian setor ke staf saya mungkin, iya. Coba tanya aja mereka soal itu," suaranya.

Sementara itu, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dianggap terlalu cepat. Tanpa memberikan ruang untuk berikan klarifikasi lebih awal.

"Gak ada sama sekali dipanggil setelah saya jadi tersangka. Pernah dua kali di panggil sebagai saksi sebelumnya, cuman saya gak hadir, karena ada kesibukan," akunya.

Panggilan pertama saat dirinya berada di Jakarta. Sedangkan panggilan yang kedua ketika sedang sibuk dengan agenda peresmian Masjid di Kabupaten Bima pada hari Jumat lalu. 

"Karena saya lagi sibuk, saya bilang ke mereka akan hadir setelah Salat Jumat. Mereka jawab gak usah, jadi bukan saya yang gak mau hadir panggilan mereka. Masih ada buktinya di WA saya," tegasnya.

Atas keputusan penetapan itu, Andi Sirajudin mengaku merasa sangat dirugikan dan bakal melakukan perlawanan. Karena hal ini menyangkut harga diri dan martabat sebagai pejabat pemerintah.

"Cuman selama ini saya gak mau berkoar-koar. Lihat saja nanti setelah ada panggilan dari Kejari Bima, sudah pasti saya lawan," tegas dia lagi.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana Bansos dari Kemensos RI senilai Rp2,3 miliar tahun 2020 itu. Terkuak setelah muncul keluhan dari KPM di Kabupaten Bima. Mereka mengeluhkan terkait adanya pemotongan bantuan oleh penyalur dengan alasan biaya administrasi.

Dari hasil penyelidikan, bahkan terungkap korban pemotongan yakni 33 kepala keluarga (KK) dari Desa Renda, 10 KK dari Desa Ngali. Selanjutnya terdapat 40 KK di Desa Karampi dan 14 KK di Desa Naru.