Soal Penyelewengan Dana Desa, Pemprov NTB: Kita Kuatkan Pengawasan

Terhadap desa-desa yang diblokir dana desanya karena adanya penyelewengan tahun 2022 lalu, Aulia mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2023, dana desa sudah bisa disalurkan kembali. Kasus pemblokiran dana desa di Desa Jero Gunung Lombok Timur, kata Aulia, karena memang ada penyalahgunaan yang dilakukan aparat desa setempat.

"Kalau kemarin di Desa Jero Gunung itu karena memang ada penyalahgunaan dana desa, dan ditangani kepolisian. Kalau belum ada putusan pengadilan maka tidak berani disalurkan dana desanya," terangnya.

Disinggung mengenai penggunaan dana desa yang sedang diaudit oleh inspektorat di NTB, Aulia menyatakan belum bisa dikatakan ada penyimpangan. Karena baru dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat kabupaten/kota.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB, realisasi dana desa sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1,193 triliun lebih atau 99,93 persen dari pagu. Sebanyak tiga desa tidak disalurkan dana desa sebesar 100 persen di NTB, yaitu Desa Jero Gunung Lombok Timur, Desa Mantun dan Desa Pasir Putih Sumbawa Barat.

Realisasi dana desa yang tidak mencapai 100 persen di NTB karena adanya penyelewengan. Antara lain, Kabupaten Lombok Timur hanya terealisasi 99,91 persen karena terdapat dana desa non bantuan langsung tunai (BLT) tahap II dan III tidak salur Disebabkan penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa, yaitu Desa Jero Gunung.

Kemudian, Kabupaten Sumbawa Barat, realisasi DD sebesar 99,10 persen. Karena terdapat 2 desa yang dana desa non BLT tahap III tidak salur disebabkan masalah hukum yaitu Desa Mantun dan Desa Pasir Putih.

Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa untuk NTB sebesar Rp1,093 triliun. Dana desa sebesar itu untuk 1.005 desa yang tersebar di 8 kabupaten. Kabupaten Lombok Timur memperoleh dana desa paling besar mencapai Rp277,85 miliar.

Secara lebih rinci dana desa tahun 2023, antara lain desa-desa di Lombok Barat sebesar Rp139,90 miliar, Lombok Tengah Rp163,26 miliar, Lombok Timur Rp277,85 miliar, Lombok Utara Rp61,83 miliar, Sumbawa Rp148,11 miliar, Sumbawa Barat Rp47,99 miliar, Dompu Rp69,61 miliar dan Bima Rp184,71 miliar.