Setengah Juta Warga NTB Tercatat Beli LPG Subsidi Pakai KTP

Ahad mengatakan Provinsi NTB telah memulai sosialisasi pembelian LPG menggunakan KTP sejak bulan Maret 2023 secara bertahap di tiap kabupaten/kota. Status sosialisasi ditingkatkan tadinya periode Maret-Desember 2023 yang tidak membawa KTP tetap dilayani. Tetapi mulai 1 Januari 2024, semua wajib membawa KTP.

"Namun karena masih fase sosialisasi, yang sudah diinput NIK-nya, ternyata tidak termasuk dalam warga kurang mampu berdasarkan database DTKE/P3KE Kementerian Sosial, tetap akan dilayani oleh pangkalan bisa tetap membeli LPG 3 kg,” ujar Ahad.

Hal ini dilakukan sebagai bagian terintegrasi dari transformasi pendistribusian LPG 3 kg untuk memastikan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga, pembelian LPG 3 kg dapat terfokus pada rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang memenuhi syarat.

Secara umum, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg yang berlaku berdasarkan keputusan Gubernur NTB Nomor 750/444/2023 adalah Rp18.000 per tabung. Di wilayah NTB sendiri, terdapat 5.177 pangkalan LPG 3 kg.

Jumlah tersebut jika dibagi dengan jumlah desa di wilayah NTB maka rata-rata terdapat 2-3 pangkalan per desa. Sebanyak 85,3 % pangkalan telah melakukan pencatatan NIK menggunakan KTP secara digital, sedangkan sisanya belum melakukan pencatatan secara digital.

"Karena terdapat kendala jaringan akibat lokasi yang berada di wilayah pelosok. Namun tetap dicatat secara manual,” jelas Ahad.

Ahad menambahkan Pertamina memastikan pasokan LPG saat ini dalam kondisi aman. Konsumsi LPG harian masyarakat NTB saat ini sebesar 410 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan ketahanan stok LPG di wilayah NTB per hari ini, Rabu (31/1/2024) mencapai 868,2 MT atau 2,1 kali lipat dari konsumsi normal harian.

“Jelang perhelatan pemilu, pertengahan bulan depan kami memastikan konsumsi LPG dalam kondisi aman," ucapnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan KTP kepada selain pangkalan LPG 3 kg, dan menunggu proses input NIK di pangkalan.

"Apabila ditemukan pelanggaran dalam penggunaan data KTP, masyarakat tinggal melapor ke Call Center 135, kami akan berikan sanksi mulai dari teguran, pencabutan alokasi sampai pemutusan hubungan usaha,” tegas Ahad.