Petani yang Mau Beli BBM Subsidi Harus Punya Surat Rekomendasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Tengah, IDN Times - Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan penerbitan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU dipastikan hanya untuk petani. Sehingga hal itu dinilai perlu dievaluasi setiap waktu.
"Dinas sebenarnya hanya memberikan rekomendasi untuk para petani. Namun pada faktanya, ternyata banyak warga yang bukan petani yang malah meminta rekomendasi," kata Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Taufikurrahman seperti dilansir dari Antara pada Rabu (21/9/2022).
1. Subsidi untuk petani
Ia mengatakan, rekomendasi pembelian BBM di SPBU memang saat ini untuk sementara dihentikan, karena pihak dinas akan melakukan evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan dan dinas menerbitkan rekomendasi untukpembelian BBM hanya untuk para petani.
“Rekomendasi yang kita berikan untuk pembelian BBM di SPBU ini untuk petani yang mengoperasikan alat-alat mesin pertanian seperti traktor, baik roda dua atau roda empat, kemudian mesin heller, mesin air, dan nelayan,” katanya.
Baca Juga: Sandiaga Uno: Catcalling Merusak Citra Pariwisata, Please Stop!
2. Evaluasi penerbitan surat rekomendasi
Untuk menerapkan SOP ini memang ada surat pengantar dari desa yang kemudian atas dasar surat pengantar itulah bisa diterbitkan rekomendasi. Hanya saja dalam perjalanannya, ditemukan banyak yang bukan petani yang malah meminta rekomendasi. Sehingga atas dasar itulah, menurut dinas penting untuk dilakukan evaluasi.
“Apalagi kita sudah berbagi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah lainnya, untuk petani di Dinas Pertanian, untuk nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan dan untuk para pedagang bisa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hanya saja yang kami temukan, malah banyak yang dari masyarakat umum yang meminta rekomendasi ke kami,” katanya.
3. Harus tepat sasaran
Seperti misalnya masyarakat yang menjual bensin secara eceran, padahal itu sebenarnya bukan menjadi bagian dari Dinas Pertanian. Sehingga agar pemberian rekomendasi sesuai dengan hajatan awal, maka penting untuk dilakukan perbaikan SOP. Terlebih pihaknya mengakui, sebenarnya para petani tidak setiap hari membutuhkan BBM untuk mesin air dan lainnya.
“Para petani membutuhkan BBM biasanya ada periode, tapi ini faktanya dalam setiap hari ada permintaan rekomendasi. Makanya kami untuk sementara evaluasi dulu dan mengubah SOP dengan melibatkan petugas agar rekomendasi yang kami keluarkan tepat sasaran,” katanya.
Baca Juga: Pemda NTB Benahi Pariwisata Usai Viral TikToker jadi Korban Catcalling
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.