Realisasi Investasi Asing di NTB Tertinggal dari PMDN

Irnadi mengungkap bahwa salah satu penyebab minimnya realisasi PMA dibandingkan PMDN karena persyaratan investasi asing yang ketat. Dia menyebut ada persyaratan dan perlakuan lebih khusus bagi PMA. Terkait hal ini, Irnadi mengaku pernah menyampaikan ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar lebih melonggarkan persyaratan investasi untuk PMA.

"Bukan kita verifikasinya tidak selektif tetapi paling tidak, bagaimana keramahan investasi di NTB dan memberikan karpet merah bagi para pelaku investasi yang punya track record di tempat lain seperti di Bali, banyak PMA yang bagus, punya track record yang baik," kata dia.

Selain itu, persoalan tata ruang juga menjadi pertimbangan investor asing menanamkan modalnya di NTB. Saat ini, kata Irnadi, revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga belum rampung. Investor asing sering menanyakan terkait tata ruang sebelum mereka benar-benar mengamankan investasinya di NTB.

"Misalnya investor dari Cina atau Timur Tengah, mereka (berinvestasi) menyesuaikan dengan tata ruang. Mudah-mudahan tata ruang ini bisa segera selesai sehingga PMA bisa lebih banyak tahun 2026 dan itu PR (pekerjaan rumah) kita bersama," jelasnya.

DPMPTSP NTB mencatat realisasi investasi pada semester I 2026 menembus angka Rp33,73 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari capaian investasi pada Triwulan I sebesar Rp18,07 triliun, Triwulan II sebesar Rp15,17 triliun, dan tambahan sebesar Rp0,50 triliun dari periode semester I 2026.

Pada triwulan II 2026, realisasi investasi non UMKM di NTB mencapai Rp15,17 triliun. Realisasi investasi non UMKM pada periode April - Juni 2026 terbagi ke dalam dua komponen utama, yaitu PMDN yang mendominasi sebesar 81,85 persen atau senilai Rp12,414 triliun, dan PMA sebesar 18,15 persen atau senilai Rp2,725 triliun.

Dari realisasi PMA sebesar Rp2,725 triliun, tiga dengan realisasi investasi PMA tertinggi yaitu Dompu Rp1,55 triliun, Lombok Tengah Rp576,04 miliar dan Sumbawa Barat sebesar Rp322,08 miliar. Negara asal PMA yang terbesar merupakan gabungan sejumlah negara mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian Spanyol Rp103,28 miliar dan Australia Rp77,98 miliar.

Sementara itu, dari realisasi PMA sebesar Rp2,1 triliun pada triwulan I 2026, didominasi dua sektor terbesar yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) serta sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menempati peringkat pertama sebagai penyumbang terbesar dengan nilai realisasi mencapai Rp968,3 miliar. Jumlah proyek yang dikerjakan sebanyak 3.040 proyek. Disusul peringkat kedua, sektor ESDM mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp961,4 miliar, dengan jumlah 32 proyek.

Sektor Perdagangan menyusul di peringkat ketiga sebesar Rp100,4 miliar dari 388 proyek. Selanjutnya, Perindustrian dengan nilai Rp31,9 miliar dari 52 proyek, sektor Kesehatan sebesar Rp23,02 miliar dari 13 proyek, sektor PUPR senilai Rp22,6 miliar dari 169 proyek.

Kemudian sektor Kelautan dan Perikanan yang mencatatkan realisasi Rp21,5 miliar dari 76 proyek dan sektor Ketenagakerjaan sebesar Rp16,7 miliar dari 55 proyek. Berikutnya, aektor Transportasi dengan nilai investasi sebesar Rp5,47 miliar dari 7 proyek, disusul sektor Telekomunikasi senilai Rp1,6 miliar dari 45 proyek, sektor Pendidikan sebesar Rp970 juta dari 41 proyek serta sektor Peternakan, Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp552 juta dari 10 proyek.

Pada 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di NTB Rp64,83 triliun, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar Rp68,43 triliun.