Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Pendapatan Daerah NTT Turun Rp560 Miliar pada APBD Perubahan

Kota Mataram
2 min read
Pendapatan Daerah NTT Turun Rp560 Miliar pada APBD Perubahan
Suasana rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)
  • Pemprov dan DPRD NTT menetapkan Perubahan APBD 2026, dengan pendapatan daerah turun Rp560,46 miliar dari Rp5,55 triliun menjadi Rp4,99 triliun.

  • Belanja daerah juga berkurang Rp273,49 miliar menjadi Rp5,04 triliun; defisit Rp48,53 miliar akan ditutup pembiayaan netto sehingga SiLPA tercatat Rp0.

  • Pemerintah daerah akan menindaklanjuti masukan DPRD serta mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk pembangunan dan pelayanan publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Kupang, IDN Times - Pendapatan Daerah dalam Perubahan Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan, Senin (21/9/2026). Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT menyepakati angka tersebut mengalami penurunan Rp560.456.206.159 atau Rp 560 miliar.

"Sehingga menjadi Rp4,99 triliun atau mengalami penurunan sebesar dari rencana awal sebesar Rp5,55 triliun," ungkap Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Jumlah itu disepakati dalam Rapat Paripurna ke-92 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2026 yang dipimpin Ketua DPRD NTT Emi Nomleni dan jajaran.

  1. 1. Belanja daerah juga turun

    Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)
    Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)

    Tidak hanya pendapatan, belanja daerah pun turun. Melki menyebut belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp5,04 triliun atau berkurang Rp 273,49 miliar dari rencana awal Rp5,314 triliun.

    Melki menyampaikan angka yang telah melalui persetujuan bersama ini untuk mengarahkan sumber daya keuangan daerah dalam pembangunan, pelayanan publik, dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

    "Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah,” kata ungkapnya.

  2. 2. Tutupi defisit dan pembiayaan netto

    Suasana rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)
    Suasana rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)

    Selanjutnya, Rp48,53 miliar defisit yang ada bila membandingkan pendapatan dan belanja daerah maka akan ditutup dengan pembiayaan netto. Pembiayaan netto sendiri adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

    "Sehingga setelah memperhitungkan defisit dan pembiayaan neto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan tercatat sebesar Rp0," ungkapnya.

    Pihaknya menilai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini jadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

  3. 3. Saran dan Kritik akan ditindaklanjuti

    Suasana rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)
    Suasana rapat paripurna anggaran perubahan APBD NTT 2026. (Dok Biro Apim NTT)

    Terkait berbagai pendapat, saran, dan catatan kritis yang disampaikan anggota DPRD melalui pemandangan dan pendapat fraksi, rapat-rapat Badan Anggaran, laporan dan rekomendasi Badan Anggaran, akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT,” ujarnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More