Proyek Pemprov NTB 2023 Masih Berutang Rp239 Miliar

Wirawan menegaskan kewajiban Pemprov NTB kepada pihak ketiga tersebut akan dituntaskan pada tahun anggaran 2024 ini. Namun, ia mengatakan pembayaran tidak bisa dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap atau dicicil.

"Pembayarannya dicicil. Itu kewajiban Pemprov NTB tahun 2023 kepada pihak ketiga. Pokoknya utang 2023 akan dibayar tuntas pada 2024 tuntas," terangnya.

Dikatakan, Pemprov NTB sudah menyiapkan skema untuk membayar utang ratusan miliar tersebut. Namun ia enggan menjelaskan apakah Pemprov NTB akan melakukan refocusing APBD 2024 atau tidak.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa ini menambahkan jika ada kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayar pada 2023, maka dialokasikan pada 2024. Pembayarannya nanti ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

"Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa tren penurunan kewajiban kepada pihak ketiga dari tahun ke tahun semakin signifikan penurunannya. Sekarang ada utang 2023 yang belum dibayar, itu dibayarkan pada 2024. Intinya mekanismenya sudah ada," tandasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi juga memastikan sisa utang ratusan miliar tersebut akan dituntaskan pada tahun anggaran 2024. Ia menyebut utang Pemprov NTB kepada kontraktor pada 2024 jauh menurun dibandingkan tahun 2023.

Tahun sebelumnya, utang atau kewajiban jangka pendek Pemprov NTB kepada kontraktor atau pihak ketiga mencapai Rp639,4 miliar. Semua utang tersebut mampu dibayar pada akhir 2023. Gita juga membandingkan utang Pemprov NTB dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Ada beberapa provinsi yang terpaksa merasionalisasi APBD hingga Rp2 triliun untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Gita memastikan pada 2025, APBD NTB kembali sehat. Sehingga siapapun yang menjadi Gubernur berikutnya sudah mendapatkan kondisi APBD NTB yang sehat.