Pj Gubernur NTB Ingatkan ASN Tidak Larut Dalam Politik Praktis

Sebagaimana diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB telah melaporkan lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dugaan pelanggaran netralitas ASN itu ditemukan selama masa kampanye per Desember 2023.

Ketua Bawaslu NTB Itratip mengungkapkan Provinsi NTB masuk 10 besar daerah yang rawan terjadi pelanggaran netralitas di pemilu. Hal ini menunjukkan kesigapan Bawaslu dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kemudian, hal ini menunjukkan secara kuantitas ASN yang terlibat politik praktis juga cukup tinggi di NTB. Selain itu, masyarakat cukup peduli atau responsif melaporkan setiap ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.

Gita menambahkan berbagai kegiatan telah dilakukan Pemprov NTB seperti program Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam). Program Jumat Salam dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan ekstrem.

Di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB mendesain langkah - langkah dan tahapannya, yang diintegrasikan dalam program Jumat Salam.

Bersamaan dengan hal tersebut, terdapat juga kegiatan penuntasan stunting, pengendalian inflasi dan percepatan investasi di daerah.

"Pengendalian inflasi dengan mengadakan pasar murah dan berbagai kegiatan sosial lainnya, yang diharapkan sangat positif untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Dengan upaya percepatan investasi di NTB, akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti mengawal beroperasinya smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Sumbawa Barat, optimalisasi keberadaan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah dan terbangunnya kawasan industri baru sehingga UMKM semakin bergerak.

"Semoga masa keemasan NTB pada tahun 2025 yang pernah kami rilis yang kami prediksikan akan terwujud dengan ikhtiar - ikhtiar yang terus kita perjuangkan di tahun 2024 - 2025," tandas Gita.