Wagub NTT Minta Mutasi 21 ASN Keluarga Korban Penembakan KKB di Papua

30 Sep 2026, 13:42 WIB

Kota Kupang

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Wagub NTT Johni Asadoma meminta KemenPAN-RB memutasi 21 ASN asal Rote Ndao, terdiri dari 7 PNS dan 14 PPPK, yang merupakan keluarga korban teror KKB di Papua.
Permintaan muncul dari kekhawatiran keluarga korban Wili Mbuik atas keselamatan kerabat yang masih bertugas di Jayawijaya; Pemprov NTT meminta solusi agar mereka dapat bekerja di daerah asal.
KemenPAN-RB akan menindaklanjuti sesuai regulasi: mutasi PNS memerlukan persetujuan instansi asal dan tujuan, sedangkan penanganan 14 PPPK dibahas karena terikat kontrak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kupang, IDN Times - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Johni Asadoma, meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memutasi keluarga korban kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan.

Pemprov NTT mendata ada 21 ASN asal Rote Ndao yang merupakan keluarga korban dari teror KKB. Mereka terdiri dari tujuh orang PNS dan 14 orang PPPK yang bertugas di wilayah Papua.

"Sebagian di antaranya telah mengabdi selama kurang lebih enam tahun," ungkap Johni Rabu (30/9/2025).

Johni menyebut permintaan ini ia sampaikan saat bertemu langsung dengan Wakil Menteri PAN-RB Komjen Pol Purnawirawan Drs. Purwadi Arianto, di Jakarta, Jumat lalu (25/9/2026). Permintaan tersebut, kata Johni, datang langsung dari keluarga korban, Wili Mbuik, asal Kabupaten Rote Ndao.

1. Kekhawatiran akan teror KKB di Papua
Penghormatan terakhir Pemprov NTT untuk Wili Mbuik korban penembakan OPM di Papua Pegunungan. (Dok Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT)
Johni menyampaikan ke Purwadi soal keluarga dari almarhumah Wili yang saat ini masih ada yang bertugas di wilayah Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keluarga mereka di Rote Ndao menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan anggota keluarga mereka di rantau pasca penembakan dan adanya teror yang mereka alami.
"Persoalan itu yang kita bahas secara khusus dan dibawa dalam audiensi hari itu," ungkapnya lagi.
Untuk itu, permohonan mutasi ini dimintanya segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
“Ini kan menyangkut keselamatan dan nyawa,” jelasnya.
Harapan keluarga dan Pemprov NTT, kata dia, agar pemerintah memberikan solusi dengan keluar dari wilayah Papua dan bekerja ke daerah asal karena ini menjadi kekhawatiran serius.
2. Pemprov NTT perjuangkan warganya yang bekerja di Papua
Penghormatan terakhir Pemprov NTT untuk Wili Mbuik korban penembakan OPM di Papua Pegunungan. (Dok Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT)
Wagub NTT juga ingin TNI, Polri, Kementerian HAM dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan langkah nyata dalam penanganan keselamatan warga NTT yang bekerja di Papua. Bagi Pemprov NTT, tegasnya, warga NTT yang bertugas di Papua tetap menjadi tanggung jawab Pemprov sehingga pihaknya wajib menyuarakan dan memperjuangkan solusi melalui jalur pemerintahan yang tersedia.
“Keselamatan ASN harus menjadi perhatian. Kita harus menempatkan diri pada posisi mereka yang sedang menghadapi situasi sulit,” kata Johni.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi
Wagub NTT Johni Asadoma di Kementerian PAN-RB meminta ASN asal NTT dipindahkan pasca serangan KKB. (Dok Biro Apim NTT)
Sebelumnya, KemenPAN-RB dalam rilisnya memastikan akan menindaklanjuti aspirasi dari Pemprov NTT terkait mutasi para keluarga korban kekerasan KKB di Papua. Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, dalam keterangannya menyebut proses mutasi tetap berpatokan pada regulasi terkait kesesuaian kompetensi, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Untuk tujuh ASN berstatus PNS, kata dia, proses mutasinya sesuai persyaratan yang berlaku seperti persetujuan instansi asal untuk melepas dan kesiapan instansi tujuan untuk menerima. Hal yang perlu dipersiapkan Pemprov NTT seperti dokumen dan surat pendukung sehingga permohonan tersebut memiliki landasan yang kuat untuk diproses.
Sementara untuk 14 ASN berstatus PPPK, jelasnya lagi, mekanismenya berbeda karena hubungan kerja yang berbasis pada kontrak. Namun hal ini didiskusikan agar ada langkah penanganannya.
"Aspirasi yang dibawa Wagub NTT ini mendapat ruang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, tentunya dengan penanganan situasi secara hati-hati," jelas dia.