WALHI Desak Audit 108 Kematian di Pengungsian Pascagempa Flores

30 Sep 2026, 20:52 WIB

Kota Kupang

3 min read

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

WALHI mendesak audit terbuka atas 108 kematian tidak langsung di pengungsian pascagempa Flores; total korban meninggal mencapai 156 orang, termasuk 48 akibat dampak langsung gempa.
Organisasi ini meminta evaluasi perlindungan penyintas, terutama akses air bersih, pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan selama masa pengungsian.
WALHI menyiapkan langkah hukum dan menilai mitigasi bencana Flores belum memadai; pemerintah menyatakan akan memeriksa ulang data serta penyebab 108 kematian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kupang, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti 108 warga yang meninggal setelah gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan meminta pemerintah melakukan audit terbuka terhadap penanganan para penyintas. WALHI menilai tingginya angka kematian tidak langsung tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem perlindungan dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan catatan WALHI hingga 25 September 2026, total warga yang meninggal dunia mencapai 156 orang. Sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 108 lainnya meninggal ketika berada di tenda atau lokasi pengungsian. Data BNPB per 28 September juga mencatat angka total korban meninggal yang sama, dengan 108 orang masuk kategori meninggal secara tidak langsung.

1. WALHI minta kematian 108 warga diaudit
Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuvenius Stefanus Nongga. (Dok WALHI NTT)
Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuvenius Stefanus Nongga, mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem perlindungan dan penanggulangan bencana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas. Menurutnya, gempa Flores bukan peristiwa baru sehingga penanganannya semestinya memperhatikan pengalaman dari bencana sebelumnya.
“Gempa bumi di Flores bukan peristiwa baru. Gempa besar telah berulang kali terjadi, tetapi tidak terlihat adanya pembelajaran kebijakan yang memadai,” kata Yuvenius dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Yuvenius juga menyoroti belum optimalnya penggunaan peta risiko bencana dan kerentanan wilayah sebagai dasar pembangunan maupun perlindungan masyarakat. Flores memiliki karakteristik multi-bencana dengan ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
“Namun belum terlihat adanya sistem mitigasi dan penanganan bencana yang mampu menjawab tingkat kerentanan tersebut,” ujarnya.
2. Kebutuhan dasar pengungsi ikut disoroti
Proses evakuasi korban gempa Flores. (Dok Polda NTT)
Kepala Divisi Penguatan Organisasi WALHI Nasional, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, mengatakan kondisi kelompok rentan di lokasi pengungsian perlu mendapat perhatian khusus. Ia menilai kematian warga tidak semestinya hanya dikaitkan dengan usia lanjut atau penyakit bawaan tanpa mengevaluasi kondisi perlindungan yang diterima selama masa bencana.
“Menyebut kematian para pengungsi hanya karena usia lanjut atau penyakit bawaan adalah cara pandang yang mengabaikan tanggung jawab negara,” kata Umbu.
Menurut WALHI, keterbatasan air bersih, pangan, sanitasi, dan layanan kesehatan menjadi sejumlah hal yang perlu diperiksa dalam evaluasi penanganan pengungsi. Organisasi tersebut menilai kelompok rentan memiliki hak memperoleh perlindungan khusus selama berada dalam situasi bencana.
“Karena ketika mereka meninggal di pengungsian, maka yang harus dievaluasi adalah sistem perlindungan negara, bukan kondisi para korban,” ujarnya.
3. WALHI siapkan langkah hukum
Situasi lokasi pengungsian korban gempa Flores. (Dok KOREM Wira Sakti Kupang)
WALHI menyatakan sedang menyiapkan langkah hukum terkait penanganan gempa Flores. Organisasi tersebut meminta pemerintah membuka audit terhadap kematian 108 warga yang tercatat meninggal secara tidak langsung setelah gempa.
“Kami mendesak pemerintah melakukan audit terbuka terhadap 108 kematian yang terjadi di pengungsian,” tegasnya.
WALHI menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak dasar warga sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan. Sementara itu, pemerintah juga telah menyatakan akan mengecek kembali data dan penyebab 108 kematian tersebut untuk melihat apakah terdapat persoalan dalam penanganan di pengungsian.