Lombok Timur, IDN Times – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) memperkuat pengamanan aset wilayah pesisir dengan melakukan pendataan dan identifikasi terhadap pulau-pulau kecil. Terutama bagi pulau yang dinilai memiliki potensi strategis dan ekonomi.
Tercatat sebanyak 38 pulau kecil telah masuk dalam proses identifikasi sebagai langkah awal untuk diajukan sertifikasi melalui skema Hak Pengelolaan (HPL).
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya Pemkab Lotim untuk memastikan kepastian hukum atas pulau-pulau kecil di wilayahnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi agar daerah memiliki legalitas penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut. Skemanya melalui HPL, misalnya untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, tidak semua pulau yang teridentifikasi akan diajukan untuk sertifikasi. Pemkab akan memprioritaskan pulau-pulau yang memiliki nilai strategis dan potensi ekonomi, seperti untuk pariwisata, lingkungan, atau pengembangan wilayah.
"Tidak semua kita sertifikasi, hanya yang memiliki nilai ekonomi," ujarnya.
Beberapa pulau yang sudah masuk dalam daftar prioritas antara lain Gili Kondo, Gili Petagan, Gili Sunut, Gili Sulat, Gili Kapal, dan Gili Lawang. Pulau-pulau tersebut dikenal memiliki keindahan alam bawah laut, hutan bakau, serta daya tarik wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain sebagai upaya pengamanan aset, sertifikasi ini juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.
"Bisa dikerjasamakan agar pemanfaatannya optimal, tetapi tetap sesuai regulasi," tambah Warisin.
Ia menekankan pentingnya sertifikasi ini untuk menghindari potensi konflik kepemilikan di masa depan sekaligus memperkuat kedaulatan daerah atas aset pesisir. Langkah ini juga sejalan dengan fokus pembangunan sektor pariwisata Lotim.
"Dengan pengelolaan yang terukur dan legal, pulau-pulau kecil ini bisa menjadi destinasi unggulan yang mendongkrak perekonomian masyarakat," pungkasnya.