2. Harus bersinergi cari solusi permasalahan PMI

Calon PMI ilegal asal NTB yang digagalkan pemberangkatannya oleh Kemnaker. (Dok. Disnakertrans NTB)

Aryadi mengatakan permasalahan PMI menyangkut masalah nyawa manusia. Karena itu, semua harus bersinergi bersama-sama mencari solusi terhadap setiap permasalahan PMI dari hulu hingga hilir. Termasuk bagaimana mengamputasi langkah para calo PMI ilegal, dengan membentengi warga mengenai pemahaman yang baik tentang kesempatan kerja luar negeri.

Dikatakan, penanganan PMI tidak hanya menjadi tugas Disnakertrans, tetapi juga lintas sektoral. Kuncinya adalah kolaborasi dalam mengedukasi warga agar bisa mengakses kesempatan kerja luar negeri secara benar dan prosedural. Aparat Pengawas Ketenagakerjaan bersama stakeholder terkait lainnya, termasuk pemerintah desa dan dusun harus terus menerus tanpa lelah dan masif mengedukasi warga, dan tidak boleh kalah dari calo atau mafia.

Untuk mencegah terjadinya kasus PMI non prosedural, pemerintah perlu secara masif memberikan informasi dan edukasi tentang bekerja di luar negeri kepada masyarakat. Fungsi bidang pengawasan dan bidang penempatan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan.

"Harus ada kolaborasi yang kuat antara Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga desa dan dusun, melibatkan stakehorlder terkait, yaitu BP2MI, TNI/Polri, Dinas Sosial, BP3AKB, Imigrasi dan NGO yang konsen terhadap buruh migran Indonesia," kata Aryadi.

Peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting terutama di desa dan dusun dalam memberikan edukasi kepada warganya agar tidak berangkat dengan jalur non prosedural. Orang yang berangkat ke luar negeri seringkali tidak diikuti informasi yang memadai.

Di hulu, informasi terkait pasar kerja luar negeri, data mengenai Job Order dan P3MI yang resmi akan dibuat lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat dengan cara membentuk Fasilitas Pusat Informasi Migran pada Desa Desimigratif Mandiri.

"Kami akan bentuk Pusat Informasi Migran di Desimigratif Mandiri sebagai pioneer untuk mensosialisasikan dan mengedukasi warga mengenai informasi tentang pasar kerja luar negeri. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas Pemerintah Desa yang tercantum di UU No. 18 Tahun 2017," ujar Aryadi.

3. Remitansi mencapai Rp1,5 triliun per tahun

Mata uang Rupiah (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Berdasarkan data, kata Aryadi, PMI prosedural saat ini berjumlah 535.000 orang di 108 negara penempatan. Dimana, 70% persen PMI bekerja di Negara Malaysia, dan kedua adalah negara-negara Timur Tengah. Jumlah remitansi yang diterima oleh Provinsi NTB setiap tahunnya mencapai Rp1,5 triliun.

Dari bulan Januari hingga Mei 2022, jumlah remitansi PMI sebesar Rp500 miliar lebih. Dengan rincian melalui Western Union sebesar Rp271 miliar dan melalui bank milik pemerintah sebesar Rp240 miliar.

Mantan Kepala Diskominfotik NTB ini menambahkan di hilir, permasalahan PMI di negara penempatan timbul karena adanya izin konversi visa. Adanya kebijakan konversi visa yang berlaku di beberapa negara penempatan inilah yang dimanfaatkan oleh calo atau tekong.

Biasanya PMI non prosedural berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, visa umroh atau visa suaka. Kemudian setibanya di negara penempatan, dengan adanya kebijakan konversi visa, mereka mendapatkan visa kerja dan izin tinggal, sehingga menjadi legal menurut aturan di negara tersebut.

“PMI yang berangkat dengan jalur non prosedural tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai, karena semuanya diurus oleh mafia TPPO. Bahkan PMI tersebut tidak mengetahui isi perjanjian kerjanya,” ungkap Aryadi.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sudah menerapkan OCS (One Channel System) untuk mengurangi PMI ilegal. "Kita harap Pemerintah Indonesia dapat membuat sistem yang sama di negara lain yang masih mengizinkan konversi visa dengan harapan kita bisa ikut mengawasi," harapnya.

Ia menyebutkan permasalahan PMI ini terdiri dari 4 kasus. Pertama, PMI ilegal yang direkrut secara ilegal melalui calo. Kedua PMI legal, berangkat secara prosedural, tetapi setelah di negara penempatan melarikan diri dari tanggung jawabanya untuk bekerja sehingga menjadi ilegal.

Ketiga PMI legal berangkat secara produral tetapi memperpanjang kontrak tidak melalui prosedur sehingga menjadi ilegal. Terakhir PMI yang memiliki track record tidak bagus, sudah diblacklist negara penempatan, tetapi mencari banyak cara untuk berangkat secara non prosedural. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan pada proses pra penempatan di hulu yaitu saat rekrutmen dan pengurusan dokumen.

"Saya berharap kepada pihak imigrasi agar lebih selektif untuk menerbitkan paspor, khususnya bagi warga desa yang mengajukan paspor atau visa kunjungan. Karena paspor kunjungan inilah yang seringkali digunakan untuk bekerja secara non prosedural," pungkasnya.

Baca Juga: Dugaan 'Fee' Proyek DAK, Inspektorat NTB Klarifikasi Dikbud dan Kepsek

4. Pemerintah desa jangan ikut pola permainan calo

Calon PMI asal NTB yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Putri Nongsa Batam. (Dok. Istimewa)

Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Muh. Nico berharap pemerintah desa dapat menjadi garda terdepan yang menjadi paling dekat dengan masyarakat untuk memeriksa dan mengawasi. Nico menyarankan agar pemerintah desa seharusnya lebih peka terhadap warganya yang akan berangkat ke luar negeri.

Jangan sampai pemerintah desa ikut dalam pola permainan yang dilakukan oleh calo. “Pengawas ketenagakerjaan berhak untuk memverifikasi apakah ada potensi bahwa penempatan PMI tersebut non prosedural,” kata Nico.

Sub Koordinator Pemeriksaan Norma Pelatihan dan Penempatan Ditjen Binwasnaker Kemnaker, M. Rizki mengungkapkan berdasarkan pengalaman Kemnaker selama melakukan sidak di penampungan calon PMI non prosedural dengan negara tujuan Timur Tengah. Rata-rata calon PMI tersebut ditempatkan di kamar ukuran 3x4 meter yang diisi belasan ibu-ibu.

“Jadi, rumah tipe 36 akan diisi sebanyak 59 orang dengan 2 kamar mandi, bahkan car port pun dijadikan tempat tidur,” ungkapnya.

Pengawas ketenagakerjaan memiliki keterbatasan tidak bisa menahan calo atau tekong. Pengawas ketenagakerjaan hanya bisa melapor ke pihak berwajib. Namun demikian, laporan yang dilakukan oleh Kemnaker tidak bisa dilanjutkan, karena ada perbedaan definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antara kepolisian, kejaksaan dan pengawas ketenagakerjaan, akhirnya adalah mencabut laporan.

“Pemerintah hanya bisa melakukan pencegahan, ketika sudah sampai ke negara tujuan. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak,karena perbedaan kebijakan antar negara,” jelas Rizki.

PMI yang berhasil diamankan ketika dimintai keterangan rata-rata mengaku kurang memahami informasi pasar kerja luar negeri. Di sinilah tanggung jawab pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan PMI non prosedural. Pemerintah desa bisa memberikan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri.

Baca Juga: Gubernur Tunjuk Komandan Lapangan WSBK, Broker Hotel Jadi Atensi