Melki Masih Hitung Biaya Program “Ambil Dulu, Bayar Nanti” saat Gempa

Program "ambil dulu, bayar nanti" sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menanggapi sinis kebijakan tersebut setelah Melki meminta warga terdampak gempa mengambil kebutuhan dasar terlebih dahulu di toko atau kios, dengan biaya yang dijanjikan akan diganti pemerintah.

Menurut Melki, skema tersebut merupakan langkah cepat agar warga tetap bisa memperoleh bahan pangan, minuman, tenda, dan selimut di tengah kondisi darurat akibat gempa Flores.

"Cuma memang gara-gara kita tidak terlalu mau fokus ke itu, karena yang mau mengkritik silakan mengkritik, yang tidak percaya silakan tidak percaya, tapi yang percaya dan menjalankan sudah mendapatkan manfaat dari program ini," kata Melki saat diwawancarai di Kupang, Jumat (4/9/2026), usai rapat koordinasi pemulihan ekonomi pascagempa Flores.

Melki menilai kebijakan tersebut bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat NTT. Menurutnya, kebiasaan mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian sudah lama dikenal sebagai bentuk saling membantu ketika seseorang sedang mengalami kesulitan.

"Seluruh kabupaten kota di NTT ini punya tradisi, orang susah itu boleh ambil barang dulu baru bayar belakangan. Yang saya bingung, orang-orang yang sama itu ketika keluarganya alami kesulitan dia buat begitu dan itu biasa, ketika gempa Flores loh kenapa orang mencibir?" ujarnya.

Meski demikian, Melki mengakui belum memiliki data pasti mengenai jumlah toko atau kios yang telah menjalankan skema tersebut. Ia juga belum mengetahui secara pasti total anggaran yang nantinya harus diganti oleh Pemerintah Provinsi NTT karena datanya masih dalam pengecekan.

"Aduh, angkanya saya belum cek. Pokoknya puluhan, mungkin sudah lebih dari 30–40 tempat se-NTT ya, di berbagai tempat yang sudah ok ya jalan," kata dia.

Ada proses verifikasi sebelum biaya diganti

Program tersebut sebelumnya dituangkan Melki dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/04/BPBD/2026 tentang pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Dalam skema itu, warga terdampak terlebih dahulu harus melalui proses verifikasi oleh aparat setempat seperti ketua RT/RW, kepala dusun, atau kepala kampung.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, warga diperbolehkan mengambil kebutuhan di kios. Pedagang kemudian mencatat barang yang diambil untuk selanjutnya diajukan agar biaya tersebut dapat diganti pemerintah setelah melalui proses verifikasi.

Melki pertama kali mengungkap skema tersebut pada 15 Agustus 2026 di Polda NTT saat konferensi pers mengenai kondisi gempa Flores. Saat itu, ia meminta pengusaha dan pemilik toko sembako membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak dengan memberikan barang terlebih dahulu.

"Nanti dihitung saja bisa, kita pemerintah kabupaten, kota, provinsi, kita cari jalan untuk membayar, tapi jangan sampai tidak ada yang tidak makan atau minum. Yang jual sembako hari ini saya ajak untuk tolong membuka diri," ungkap dia saat itu.

Hal serupa juga disampaikan Melki kepada Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Kabupaten Nagekeo untuk meninjau dampak gempa Flores pada 26 Agustus 2026. Menurut Melki, skema tersebut berkaitan dengan kebutuhan mendesak korban gempa sehingga penanganannya harus dilakukan secara cepat.