NTB Dilanda Kekeringan Ekstrem, Pemda Siapkan Setengah Juta Liter Air
- Kekeringan ekstrem di NTB hingga 31 Agustus 2026 melanda 64 kecamatan dan 246 desa, berdampak pada 233.873 KK atau 878.407 jiwa, diperkuat musim kemarau serta El Nino.
- Kabupaten Bima dan Sumbawa berstatus tanggap darurat, sementara enam kabupaten siaga darurat. Kota Bima dan Mataram belum menetapkan status kekeringan.
- Pemprov NTB menyiapkan Rp35 juta untuk 100 tangki berisi total 500 ribu liter air bersih, serta mendorong rehabilitasi hutan akibat alih fungsi lahan.
Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB hingga 31 Agustus 2026, bencana kekeringan melanda 64 kecamatan, 246 desa dan berdampak terhadap 233.873 Kepala Keluarga (KK) atau 878.407 jiwa.
Seluruh wilayah di NTB saat ini telah berada pada periode musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino. Untuk mengatasi krisis air bersih, Pemprov NTB menyiapkan 500 ribu liter atau setengah juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.
"Provinsi menyiapkan 100 tangki air bersih dengan anggaran Rp35 juta. Seratus tangki itu masing-masing 5.000 liter per tangki," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin dikonfirmasi di Mataram, Rabu (2/9/2026).
1. Dua kabupaten berstatus tanggap darurat, enam kabupaten siaga darurat kekeringan
Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin. (IDN Times/Muhammad Nasir) Dia menyebutkan sebanyak dua kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan enam kabupaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.
Sementara, dua daerah yaitu Kota Bima dan Kota Mataram tidak ada status siaga maupun tanggap darurat kekeringan. "Sekarang yang tanggap darurat, Bima dan Sumbawa. Yang lain, siaga darurat enam kabupaten. Kota Bima, sama Kota Mataram yang masih nggak ada status," jelas Sadimin.
2. Siapkan anggaran Rp35 juta untuk distribusi air bersih
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyalurkan air bersih kepada warga Dusun Samban, Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, Senin (27/7/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir) Mantan Kepala Dinas PUPRPKP NTB itu menyebutkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp35 juta untuk bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendistribusikan 100 tangki air bersih dengan kapasitas 5.000 liter per tangki.
Sehingga jumlah air bersih yang disiapkan bagi masyarakat terdampak sebanyak 500 ribu liter atau setengah juta liter air bersih. Bantuan itu disiapkan untuk didistribusikan secara cepat apabila daerah-daerah terdampak mengajukan permintaan darurat.
Untuk penanganan jangka pendek, kata Sadimin, BPBD NTB telah menginisiasi koordinasi lintas sektor denga merangkul unsur pemerintah, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Sejumlah perusahaan ritel modern dan asosiasi pengusaha turut digandeng untuk bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis.
"Sekarang masih bisa sih di-cover oleh teman-teman itu, kabupaten, dari kabupaten sama dari para pengusaha itu termasuk PMI itu yang mensupport ke daerah-daerah. Jadi sampai sekarang kita masih belum minta bantuan BTT (belanja tak terduga) untuk itu. Nanti kalau itu nggak mengcover lagi baru kita mengusulkan BTT," jelas Sadimin.
3. Perlu perbaikan kawasan hutan yang mengalami alih fungsi lahan
Warga Dusun Batu Samban Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah antre menerima bantuan air bersih, Senin (27/7/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir) Sadimin mengatakan bencana kekeringan yang berulang setiap tahun dipicu alih fungsi lahan di NTB. Selain kekeringan, bencana banjir yang kerap terjadi juga akibat alih fungsi kawasan hutan. Sehingga perlu dilakukan intervensi untuk penanaman kembali kawasan hutan yang rusak akibat alih fungsi lahan.
"Jangka panjang, ya hutannya, kan ini banjir sama kekeringan itu karena kebanyakan alih fungsi lahan," tegasnya.
Terkait pembuatan sumur bor yang sering diandalkan mengatasi kekeringan, Sadimin menilai langkah tersebut memiliki efektivitas yang terbatas. Pembuatan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, seperti kawasan Lombok Selatan, menghadapi kendala teknis dan biaya yang cukup tinggi.
Sumur bor di daerah tersebut harus dibuat sangat dalam dengan spesifikasi pompa berbiaya mahal, serta membutuhkan perawatan berkala dan pembangunan reservoir atau penampungan air.
"Sumur bor pun kan enggak terlalu efektif juga, karena kadang-kadang kalau sudah musim penghujan nggak digunakan lagi, dia harus menyiapkan perawatan, harus ada reservoir dan sebagainya. Jadi sumur bor-nya harus dalam, harus dibuatkan pompa yang harganya agak mahal kalau narik agak dalam, rata-rata daerah seperti itu daerah Lombok Selatan," terangnya.
