KPK Soroti PAD dan Tata Kelola Anggaran di Lombok Timur, Ada Apa?

08 Des 2025, 20:54 WIB

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK, Dian Patria dan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin saat menghadiri rapar koordinasi (IDN Times/Ruhaili)

Lombok Timur, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Senin (8/12/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan krusial terkait tata kelola Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam forum tersebut, KPK menyoroti sejumlah kelemahan yang dinilai perlu segera dibenahi.

KPK menegaskan pentingnya proses penganggaran yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Lembaga antirasuah itu mengingatkan agar tidak terjadi permufakatan jahat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar). KPK juga meminta seluruh pihak menjaga integritas demi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel.

1. Pemda dituntut kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi wilayah V.1 KPK, Dian PatriaBupati Lombok Timur, Haerul Warisin saat menghadiri rapat koordinasi (IDN Times/Ruhaili)

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, mengatakan kondisi pemangkasan anggaran dari pusat menyebabkan Pemda cukup kesulitan mengatur keuangan. Apalagi mulai tahun depan, gaji PPPK akan ditanggung oleh Pemda. Hal ini membuat belanja pegawai semakin meningkat hingga mencapai 30 persen, sehingga porsinya jauh lebih besar dibanding belanja kegiatan seperti pembangunan jalan, pasar, sekolah, dan lainnya.

Dengan kebijakan tersebut, kondisi menjadi lebih menantang, dan Pemda dituntut kreatif serta inovatif dalam meningkatkan PAD untuk menutup kekurangan pada belanja kegiatan. Karena itu, Dian menegaskan Pemda tidak boleh bermain-main dalam pengelolaan anggaran.

"Jangan main-main ini, anggaran jangan digerus. Jangan ada konspirasi antara TAPD sama Banggar, jangan sampai ada rapat-rapat konspirasi. Ujung-ujungnya dipanggil aparat penegak hukum. Saya tidak mau ada tipu-tipu, sekarang situasinya berbeda. Kita maunya apa adanya," tegasnya.

2. Minta Audit PPPK

Puluhan Kepala OPD Lotim, mengikuti rapar koordinasi yang digelar KPK (IDN Times/Ruhaili)

Besarnya belanja pegawai ini membuat Dian meminta agar Pemda lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, perubahan postur APBD hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan PAD. Ia menegaskan bahwa memecat pegawai bukanlah langkah yang mudah untuk ditempuh.

"Tolong PPPK diaudit dan dicek. Benar gak orang-orang itu ada. Siapa tahu ada yang dobel. Pastikan audit juga itu pajak. Jangan percaya laporan-laporan yang sudah ada. Jangan sampai percaya saja sama laporan dari wajib pajak, masuk akal atau tidak," ujar Dian.

3. Tegaskan ikuti saran KPK

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin (IDN Times/Ruhaili)

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa pihaknya mengikuti seluruh arahan yang disampaikan KPK. Ia menyebut realisasi PAD daerah telah mencapai 98,5% karena seluruh sumber pemasukan diawasi secara ketat.

“Sebenarnya kita sudah 100% dari target awal, tapi karena targetnya dinaikkan di Perubahan, maka capaian berada di angka 98,5%,” jelasnya.

Terkait pengelolaan anggaran, Warisin menyampaikan bahwa seluruh proses telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan anggaran (KUA-PPAS) agar program yang dilahirkan benar-benar efektif.

“Jangan sampai perencanaan bagus tapi pelaksanaan tidak karuan,” tegasnya.