Kasus Pencucian Uang di Yayasan STKIP Bima Terus Berjalan

12 Agu 2023, 11:35 WIB

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Kasus Pencucian Uang di Yayasan STKIP Bima Terus Berjalan

Ilustrasi Pencucian Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Mataram, IDN Times - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus
penggelapan anggaran Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima masih berjalan.

"Kasusnya masih berproses, kami juga sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk memastikan alat bukti tindak pidana TPPU-nya," kata Direktur Reserse Kriminal
Umum Polda NTB Komisaris Besar Pol Teddy Ristiawan diberitakan Antara di Mataram, Jumat (11/8/2023).

1. Penelusuran kasus berkat laporan PPATK

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rakor tahunan 2023 PPATK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023) (IDN Times/Rivera Jesica Souisa)

Penguatan alat bukti tersebut, jelas dia, berkaitan dengan adanya penarikan anggaran yang dilakukan secara tunai. Aliran dari penarikan anggaran itu yang kini
masuk dalam materi penyidikan.

"Jadi, dari hasil PPATK masih kami dalami. Karena kami belum dapat keterangan lengkap soal aliran anggarannya ke mana saja," ujarnya.

Pihak kepolisian menangani kasus ini berdasarkan adanya laporan yang merujuk pada putusan pidana penggelapan anggaran Yayasan STKIP Bima. Dalam perkara
tersebut, muncul angka kerugian yang cukup besar. Hal itu telah ditindaklanjuti pihak kampus dalam bentuk laporan kepolisian sehingga masuk dalam penanganan kasus TPPU.

2. Kasus penggelapan anggaran Yayasan STKIP Bima sudah berkekuatan hukum tetap

Ilustrasi judi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk kasus pidana pokok dari penggelapan anggaran Yayasan STKIP Bima, telah diperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dari Hakim Banding Pengadilan Tinggi NTB, tanggal 21 Juli 2022.

Dalam putusan di tingkat banding tersebut, hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 69/Pid.B/ 2022/PN Rbi tertanggal
31 Mei 2022. Putusan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan tiga terdakwa, yakni Muhammad Sopyan, tiga tahun penjara; Amran Amir, dua tahun penjara; dan Muhammad Fakhri, delapan bulan penjara.

Amran Amir, merupakan Mantan Ketua STKIP Bima periode 2016-2020. Kemudian Muhammad Fakhri Ketua Yayasan IKIP Bima periode 2019-2020, sedangkan
Muhammad Sopyan, Kepala Bagian Administrasi Umum periode 2016-2019 dan Kepala bagian keuangan periode 2019-2020.

3. Ketiga terdakwa terbukti bersalah

Ilustrasi Pencucian Uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan secara berlanjut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Putusan tersebut sesuai dengan dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum, yakni Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun, dalam putusan pidana tersebut tidak ada pernyataan yang membebankan tiga terpidana untuk mengganti kerugian yang muncul sesuai hasil audit independen pihak kampus senilai Rp19,34 miliar.