Jaksa Periksa 5 Pejabat di Ende Dugaan Korupsi Anggaran Rp49 Miliar
Kupang, IDN Times - Kejaksaan Negeri Ende mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 senilai Rp49 miliar.
Pemeriksaan telah mereka dilakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terutama terhadap pejabat setingkat kepala dinas dan kepala bidang anggaran.
Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, menyebut para pejabat tinggi yang diperiksa ini ialah Kepala Dinas Kesehatan Ende, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Ende, Kepala Dinas PUPR Ende, dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Ende.
1. Indikasi kuat adanya korupsi
Zulfahmi mengatakan pihaknya menemukan penyimpangan dalam pengelolaan dan pengalihan anggaran DAK dan DAU Spesifik Grant. DAU Spesifik Grant merujuk pada penggunaan anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan kebijakan ini sudah berlaku sejak 2023. Dana ini terindikasi kuat dikorupsi.
"Adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan dan pengalihan anggaran DAK dan DAU Spesifik Grant, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelas dia, Kamis (1/5/2025).
2. Belum ada pembayaran hingga saat ini
Berdasarkan data awal, jelas Zulfahmi, pihaknya menemukan 22 OPD telah merealisasikan 100 persen pekerjaan dan kegiatan, akan tetapi pembayarannya belum ada hingga saat ini.
"Belum ada pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Ende melalui BPKAD, dengan total nilai mencapai Rp49 miliar," ujarnya.
Timnya saat ini masih mendalami dokumen dan keterangan tambahan serta menganalisis penyimpangan dalam pengelolaan terhadap anggaran tersebut.
3. Penyelidikan memakan waktu
Zulfahmi memperkirakan penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini akan berlangsung beberapa minggu atau bahkan hingga sebulan. Pihaknya memastikan penyelidikan berjalan profesional dan transparan meskipun akan memakan waktu.
"Harapan kami, penyelidikan ini bisa memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” tegas Zulfahmi.
