Jaga Stabilitas Ekonomi, Belanja Negara di NTB Tembus Rp7,8 Triliun

Dia memaparkan bahwa hingga April 2026, realisasi penerimaan pajak di NTB tercatat sebesar Rp889,95 miliar. Struktur penerimaan pajak masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp471,07 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp197,42 miliar. Berdasarkan pertumbuhan, penerimaan pajak tumbuh 6,3% secara tahunan (y-o-y), yang didorong oleh kenaikan komponen Pajak Lainnya.

Berdasarkan jenis pajak, PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 42,90%, diikuti PPh 21 sebesar 22,46% dan PPh Final sebesar 11,12%. Hal ini, kata Ratih, mencerminkan bahwa penghasilan dan konsumsi masyarakat tetap bergerak tumbuh. Dari sisi sektor usaha, penerimaan didominasi oleh Administrasi Pemerintah (42,15%), Perdagangan (18,49%), dan Jasa Keuangan (9,50%).

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi Rp1,454 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Bea Keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (y-o-y), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026.

Selain itu, cukai juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai hasil tenbakau. Di sisi lain, Bea Masuk mengalami koreksi sebesar 23,30% seiring dengan penurunan volume importasi bahan baku dan bahan penolong pertambangan.

Sedangkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTB mencapai Rp308,85 miliar atau 42,69% dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) membukukan pertumbuhan positif sebesar 12,03%, yang utamanya ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan. Sementara itu, komponen PNBP Lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan yang bersifat menyeluruh.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB itu juga menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2,367 triliun atau 25,43% dari pagu. Realisasi belanja ini mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (y-o-y), dengan fokus pada penguatan pelayanan publik di wilayah NTB.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Belanja Modal sebesar 308,91%, diikuti Belanja Pegawai sebesar 24,19%, dan Belanja Barang sebesar 17,18%. Adapun komponen Belanja Bantuan Sosial mengalami koreksi sebesar 83,32% seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pusat.

Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp5,518 triliun atau 39,03% dari pagu. Secara nominal, kata Ratih, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 10,97% (y-o-y), meskipun secara persentase penyaluran tumbuh positif sebesar 8,00%. Penurunan nominal tersebut, kata dia, terutama dipicu oleh kontraksi pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 79,12% dan Dana Desa sebesar 72,25%.

Di sisi lain, DAK Nonfisik mencatat pertumbuhan positif sebesar 44,4% (y-o-y). Penyaluran DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi pemenuhan layanan dasar masyarakat NTB.

Ratih menjelaskan bahwa keterjagaan realisasi fiskal tersebut membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah di NTB. Dia menambahkan, APBN juga berperan dalam mendukung program prioritas nasional di NTB, antara lain Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp1,81 triliun dan 1,89 juta penerima manfaat (127% dari target), Program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.173 unit yang telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi.