Ini Kata Gubernur NTB Soal Temuan Susu MBG Kedaluwarsa
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di NTB agar menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, tercatat 632 SPPG yang sudah operasional di NTB.
“Saya menerima laporan adanya Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan susu kedaluwarsa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang,” kata Iqbal di Mataram, Senin (19/1/2026).
1. Harus dilakukan evaluasi menyeluruh
Gubernur Iqbal meminta dilakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tidak hanya soal bahan pangan, tetapi harus menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional SPPG. Mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, hingga proses pembelian bahan pangan.
Pemeriksaan juga mencakup potensi kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk kemungkinan penggunaan bahan kedaluwarsa. Serta memastikan semua tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pembersihan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
2. Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan secara rutin dan tegas
Selain itu, Iqbal meminta peningkatan standar sanitasi secara serius, termasuk sterilisasi alat makan, perbaikan kualitas air yang digunakan. Kemudian penataan alur limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang.
Dia meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan tegas.
"MBG adalah program prioritas pemerintah. Kita tidak menginginkan ada kejadian lagi ke depan karena yang paling utama adalah keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
3. Penerima manfaat MBG di NTB telah mencapai 1,88 juta jiwa
Pemprov NTB melaporkan progres MBG per 18 Januari 2026 terus menunjukkan capaian signifikan. Dari sisi layanan, 632 SPPG yang operasional terdiri dari 622 SPPG Mitra, 5 SPPG Pondok Pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. SPPG menjadi simpul utama layanan gizi untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang semakin luas, termasuk daerah pinggiran dan pedesaan.
Hingga 18 Januari 2026, total penerima manfaat MBG di NTB mencapai sekitar 1,88 juta jiwa, mencakup balita sebanyak 194.597, bumil sebanyak 31.300, busui sebanyak 71.835, PAUD sebanyak 86.750, TK 114.173, SD 1–3 sebanyak 274.022, SD 4–6 sebanyak 261.506, SMP sebanyak 180.332, MTs sebanyak 119.151, SMA sebanyak 120.380, SMK sebanyak 78.605, MA sebanyak 71.411, serta pondok pesantren 6.090 jiwa.
Program ini juga menyerap 29.605 tenaga kerja lokal dan melibatkan 2.490 supplier, terdiri dari 1.291 UMKM, 84 koperasi, 16 BUMDes, 1.094 supplier lainnya, serta 5 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai penguatan ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh bersama layanan gizi.
