Haerul Warisin: Jangan Bawa Nama Gerindra dalam Kasus Bupati Lombok Barat
- Haerul Warisin meminta nama Partai Gerindra tidak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini.
- Warisin menegaskan perkara hukum LAZ adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait Gerindra maupun para petingginya.
- Menanggapi klaim lobi jabatan, Warisin menyebut Gerindra tidak bisa diintervensi dan pertemuan bupati dengan pejabat Jakarta merupakan hal wajar.
Lombok Timur, IDN Times — Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur yang juga Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, buka suara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Ia menanggapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, yang mengaitkan LAZ dengan upaya melobi kursi Ketua DPD Gerindra NTB.
Muazzim sebelumnya menyebut LAZ beberapa kali menemui pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, termasuk Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk melobi posisi Ketua DPD Gerindra NTB. Ia bahkan mengklaim informasi tersebut diperoleh langsung dari Ketua Umum PAN.
1. Minta jangan bawa nama Partai Gerindra
Warisin dengan tegas meminta semua pihak tidak membawa-bawa nama Partai Gerindra dalam kasus hukum yang sedang dijalani kader PAN tersebut. Menurutnya, perkara tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, sehingga tidak semestinya dikaitkan dengan partai.
"Jangan bawa-bawa nama Gerindra di kasus Bupati LAZ ini. Kasus hukum yang sedang dijalankan LAZ di KPK itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Gerindra dan petinggi-petinggi Gerindra," tegas Warisin kepada awak media, Selasa (4/8/26).
2. Sebut Partai Gerindra tidak bisa diintervensi
Warisin menegaskan Partai Gerindra tidak bisa diintervensi oleh partai politik mana pun. Menurutnya, penentuan kader yang akan menduduki posisi pimpinan di tingkat daerah sepenuhnya merupakan kewenangan internal partai.
"Sikap tegas ini saya sampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Plt Ketua DPW PAN NTB," ujarnya lugas.
3. Pertemuan Bupati dengan pejabat Jakarta hal wajar
Menanggapi klaim mengenai pertemuan LAZ dengan pimpinan Gerindra, Warisin mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Menurutnya, seorang bupati sah saja bertemu pejabat di Jakarta sebagai bagian dari upaya menjalin komunikasi demi pembangunan daerahnya.
"Sah-sah saja kalau seorang Bupati itu bertemu pejabat di Jakarta," pungkasnya.
