Negara Cuan Rp1,46 Triliun dari Ekspor Konsentrat Tembaga AMMAN
- Penerimaan kepabeanan dan cukai NTB mencapai lebih dari Rp1,46 triliun hingga Juni 2026, didorong lonjakan bea keluar 8.245,10 persen akibat ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral.
- Penerimaan pajak mencapai Rp1,4 triliun dan tumbuh 9,88 persen secara tahunan, dengan PPh sebagai kontributor terbesar. PNBP terealisasi Rp414,4 miliar atau 457,08 persen dari target.
- Belanja pemerintah pusat NTB terealisasi Rp4,1 triliun, sementara transfer ke daerah Rp7,67 triliun; APBN turut mendanai Makan Bergizi Gratis bagi 1,89 juta penerima manfaat.
Mataram, IDN Times - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 30 Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp1,46 triliun lebih.
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai itu didorong oleh lonjakan bea keluar yang tumbuh 8.245,10 persen secara tahunan (y-o-y). "Lonjakan bea keluar ini sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral pada Januari - April 2026," kata Ratih di Mataram, Sabtu (1/8/2026).
Dia menjelaskan cukai juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,83 persen dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai hasil tembakau. Di sisi lain, bea masuk mengalami koreksi sebesar 31,67 persen seiring dengan penurunan volume importasi bahan baku dan bahan penolong pertambangan serta barang modal pertambangan.
1. Penerimaan pajak didominasi PPh
Selain itu, realisasi penerimaan pajak hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp1,4 triliun. Struktur penerimaan pajak di NTN masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp714,14 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp347,58 miliar. Berdasarkan pertumbuhan, kata dia, penerimaan pajak tumbuh 9,88% secara tahunan (y-on-y), didorong oleh kenaikan komponen Pajak Lainnya.
Sedangkan berdasarkan jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 50,77 persen diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 24,71 persen yang mencerminkan bahwa penghasilan dan konsumsi masyarakat terus bertumbuh.
Sementara dari sisi sektor usaha, penerimaan pajak didominasi oleh Administrasi Pemerintah 39,15%), Perdagangan (17,74%), dan Jasa Keuangan (7,23%). Untuk realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp414,4 miliar atau 457,08 persen dari target.
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) membukukan pertumbuhan positif sebesar 4,72 persen, yang utamanya ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan.
Sementara itu, komponen PNBP Lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,07% secara nominal menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan yang bersifat menyeluruh.
2. Realisasi belanja pemerintah pusat di NTB mencapai Rp4,1 triliun
Ratih menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di NTB hingga Juni 2026 terealisasi sebesar Rp4,1 triliun atau 44,26 persen dari pagu. Realisasi belanja pemerintah pusat mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (y-o-y), dengan fokus pada pembangunan infratruktur pelayanan publik di daerah.
Dia menyebutkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen belanja modal sebesar 253,32 persen, diikuti belanja barang sebesar 38,26 persen, dan belanja pegawai sebesar 26,50 persen. Adapun komponen Belanja Bantuan Sosial mengalami koreksi sebesar 63,43 persen seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pemerintah pusat.
Dia menambahkan, APBN juga berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional di NTB. Antara lain Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp2,02 triliun dan 1,89 juta penerima manfaat, Program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.172 unit yang telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi.
3. Pemerintah Pusat salurkan TKD Rp7,6 triliun ke NTB
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB itu juga menyebutkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) ke NTB hingga Juni 2026. Pemerintah Pusat telah menyalurkan TKD sebesar Rp7,67 triliun atau 54,30 persen dari pagu.
Secara nominal, kata dia, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 17,66 persen (y-o-y), namun secara persentase penyaluran tumbuh positif sebesar 7,57 persen. Penurunan nominal tersebut dipicu oleh kontraksi pada DAK Fisik sebesar 88,57 persen dan Dana Bagi Hasil sebesar 80,16 persen.
Di sisi lain, kata Ratih, DAK Nonfisik mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,49 persen (y-o-y). Penyaluran DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi pemenuhan layanan dasar masyarakat NTB.
"Realisasi belanja yang ekspansif tersebut menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan kesejahteraan daerah," tandasnya.
