Harga Beras di NTB Meroket, Pj Gubernur: Intensifkan Pasar Murah!

Gita mengatakan pemerintah daerah akan mengintensifkan gerakan pasar murah di NTB sebagai penetrasi meroketnya harga beras. Menurutnya, tidak cukup adanya laporan bahwa ketersediaan bahan pokok khususnya beras dikatakan ketersediannya masih mencukupi.

Melihat harga beras yang meroket, perlu ada solusi yang diambil. Salah satunya mengintensifkan gerakan pasar murah atau operasi pasar murah di pasar-pasar tradisional.

Gita mengatakan semua sudah memaklumi bahwa El Nino berdampak terhadap produksi padi. Hal itulah yang berdampak terhadap ketersediaan pangan.

Bahwa perkara ada delay El Nino berdampak pada produksi padi. Hal ini menyebabkan panen raya menjadi mundur dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga berdampak pada ketersediaan pangan di NTB.

"Irjen Kemendagri menekankan pada upaya pencarian solusinya agar sesegera mungkin harga beras bisa diturunkan. Komitmennya pemerintah dan Pemda memperbanyak gerakan pasar murah sehingga masyarakat tidak panic buying," ujar Gita.

Gita menambahkan telah dilakukan pembatasan pembelian beras di ritel modern. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan ke masyarakat supaya tidak salah persepsi dan menganggap ketersediaan beras bermasalah. Sementara di dalam rakor pengendalian inflasi, ketersediaan beras dilaporkan tetap ada.

"Maka harus dilakukan penetrasi pasar. Bagaimana dieksekusi dan sesegera mungkin dilakukan supaya ada tren penurunan harga beras," kata Gita.

Gita juga meminta agar dicermati soal distribusi bahan pokok di NTB. Karena bisa jadi distribusi yang tidak normal menyebabkan kekurangan ketersediaan di pasaran.

"Itu akan kami dalami apakah pada saat libur kemarin distribusinya lancar atau tidak. Sampai pada kondisi apakah ada modus operandi penimbunan. Kalau terjadi kami sudah punya jurusnya," ucapnya.

Gita menyebutkan stok beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 6.000 ton. Ia mengatakan Bulog sudah mulai melakukan penyerapan gabah petani di sejumlah titik yang sawahnya tidak terpengaruh El Nino.

Bantuan pangan yang sempat dihentikan, kata Gita, sebaiknya kembali dilanjutkan. Karena masyarakat sedang mengalami kesusahan akibat meroketnya harga beras.

Sesuai instruksi dari pemerintah pusat, Pemda diminta menggunakan belanja tak terduga (BTT) untuk mengatasi melonjaknya harga pangan. Namun, Gita tak menyebutkan dana BTT yang disiapkan Pemprov NTB untuk mengantisipasi gejolak harga pangan.

"Pemerintah sudah memerintahkan daerah untuk mencadangkan BTT manakala terjadi kenaikan harga. Itu wujud antisipasi pemerintah jangan ada gejolak berkaitan dengan kepentingan dan hajat hidup masyarakat," tandasnya.

Sebanyak 643 ribu keluarga miskin di NTB mendapatkan bantuan beras selama 6 bulan. Masing-masing keluarga miskin mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan, sejak Januari hingga Juni 2024.

Jumlah bantuan pangan itu setara dengan 6.430 ton per bulan. Penerimanya sesuai data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).