Gili Trawangan Krisis Air, Bupati KLU Keluarkan Diskresi 6 Bulan

Najmul menjelaskan dalam rapat Forkopimda NTB itu membedah akar permasalahan tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah yang dihadapi oleh PT TCN. Dengan adanya kebijakan diskresi, PT TCN diminta segera membuka keran air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan.

Dia mengatakan kendala yang dihadapi PT TCN berkaitan dengan proses perizinan yang belum sepenuhnya tuntas. Karena perizinan pengolahan air laut menjadi air bersih izinnya dari sejumlah kementerian. PT TCN sebelumnya enggan menyalurkan air bersih karena khawatir tersandung persoalan hukum akibat izin yang belum lengkap.

"Sementara ini kalau izinnya diurus ke sini maka ini yang keberatan sehingga tidak tuntas. Itulah sebabnya Forkopimda NTB akan berusaha akan membantu sesuai peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak melanggar peraturan yang ada," kata dia.

Najmul menjelaskan bahwa diskresi selama 6 bulan itu diambil untuk memberikan kepastian operasional sementara. Sehingga, pasokan air bersih kepada 600 KK serta pelaku usaha pariwisata tidak menjadi persoalan. Hal itu dilakukan sembari proses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian lainnya terus dikawal hingga tuntas.

Menurut Najmul, teknologi pengolahan air laut yang digunakan tidak bermasalah, melainkan terdapat beberapa item administratif dalam perjanjian dan pelaksanaan yang masih dalam tahap penyempurnaan. Dia menambahkan bahwa operasional sementara ini merupakan satu-satunya opsi untuk mengatasi krisis air bersih di Gili Trawangan.

"Tidak ada opsi lain, karena ini opsinya harus cepat. Kalau kita mencari perusahaan lain lagi, prosesnya pasti lama. Prosesnya oleh KKP diminta untuk memperbaiki sistemnya. Sementara itu dilakukan maka kita kawal dengan diskresi. Sampai sekarang, perizinan ke KKP diurus, semuanya belum tuntas," ungkapnya.

Untuk penanganan darurat sambil menunggu distribusi air berjalan normal oleh PT TCN, kata Najmul, PDAM Lombok Utara melakukan distribusi air bersih kepada warga Gili Trawangan. Dia menyebut kebutuhan air bersih untuk sekitar 600 kepala keluarga (KK) di kawasan Gili Trawangan mencapai 60 hingga 70 meter kubik per hari.

Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan ke depannya, kawasan Gili Trawangan, Meno can Air (Tramena) akan dijadikan satu wilayah kecamatan. "Sekarang ini rencana Pemda Lombok Utara, membuat tiga Gili menjadi satu kecamatan. Sedang berproses regulasinya," tandasnya.