Gaji ASN Kupang Tertunda 2 Bulan, Bupati Mengaku Krisis Keuangan
- Bupati Kupang belum mencairkan gaji ASN selama 2 bulan karena kekurangan dana dan kondisi keuangan daerah yang tidak baik.
- Yosef berjanji akan menyerahkan DPA agar program kegiatan dan gaji pegawai segera dicairkan, namun menuntut efisiensi anggaran dan peningkatan PAD.
- Ia mengakui kekurangan dana, akan memberi sanksi bagi ASN yang tak disiplin, dan melakukan pemerataan pegawai untuk optimalisasi kinerja.
Kupang, IDN Times - Bupati Kupang Yosef Lede mengungkapkan alasan belum dicairkannya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan terakhir. Ia menegaskan, penundaan tersebut bukan karena kesengajaan, melainkan akibat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan.
Penjelasan itu disampaikan Yosef dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (11/2/2026). Hal serupa juga ia sampaikan saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang di halaman Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Senin (9/2/2026).
1. Janjikan pencairan pekan ini
Yosef memastikan pemerintah daerah segera menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pembangunan dan pembayaran hak-hak pegawai dapat segera direalisasikan.
“Saya minta Pak Sekda minggu ini DPA sudah diserahkan supaya program pembangunan bisa berjalan, termasuk pembayaran hak-hak pegawai,” ujarnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Yosef meminta seluruh ASN tetap meningkatkan kinerja, terutama dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengakui kondisi tersebut tidak mudah.
“Ini tidak gampang, tetapi kita harus tetap bekerja maksimal,” katanya.
2. Akui kekurangan dana sampai bertemu beberapa kementerian
Yosef juga mengungkapkan telah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian untuk mencari dukungan anggaran, baik untuk pembangunan daerah maupun pembayaran gaji pegawai.
“Saya sebagai pemimpin daerah bertanggung jawab. Dalam satu minggu terakhir kami mendatangi puluhan kementerian untuk meminta dukungan pemerintah pusat karena kita akui masih kekurangan dana pembangunan,” jelasnya.
3. Akan beri sanksi dan pemerataan pegawai
Meski gaji tertunda, Yosef menegaskan kedisiplinan ASN tetap menjadi prioritas. Ia akan mengawasi tingkat kehadiran pegawai melalui sistem absensi dan tidak segan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
Selain itu, ia meminta setiap pimpinan OPD menyerahkan data kebutuhan pegawai untuk dilakukan pemerataan. Menurutnya, ada OPD yang kelebihan pegawai namun kurang efektif, sementara OPD lain kekurangan personel dengan beban kerja tinggi.
“Kita akan lakukan pemerataan pegawai. Semua harus siap ditempatkan di mana saja demi optimalisasi pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang,” tegas Yosef.
