Eskalasi Karhutla Meningkat, 5.000 Hektare Hutan di NTB Ludes Terbakar

10 Agu 2026, 20:15 WIBKota Mataram

Muhammad Nasir

News

Channel

Add Us on Google

Eskalasi Karhutla Meningkat, 5.000 Hektare Hutan di NTB Ludes Terbakar

Proses pemadaman kawasan Savana Propok Taman Nasional Gunung Rinjani yang terbakar beberapa waktu lalu. (dok. BTNGR)

Intinya Sih

Kebakaran hutan dan lahan di NTB meningkat menjelang puncak kemarau; Kemenhut mencatat 5.000 hektare terbakar Januari–Agustus 2026, sementara data LHK NTB mencatat 3.000 hektare di luar kawasan konservasi.
Eskalasi karhutla disebut meningkat pada Agustus–September, dengan Lombok Timur, Bima, dan Dompu sebagai wilayah rawan. Pemerintah daerah diminta mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Dinas LHK NTB menyiagakan 600 polisi kehutanan, melibatkan masyarakat dan memantau titik api melalui aplikasi Sipongi. BPBD juga diminta mengajukan dukungan sarana serta upah petugas ke BNPB.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian meningkat seiring menuju puncak musim kemarau 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat seluas 5.000 hektare kawasan hutan yang ludes terbakar dari Januari hingga Agustus 2026.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mencatat seluas 3.000 hektare kawasan hutan di luar taman nasional dan kawasan konservasi yang ludes terbakar hingga Agustus 2026.

"Kita punya perbedaan data, tadi Menteri Kehutanan menyebut ada 5.000-an hektare di NTB. Kalau data kami yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di luar kawasan taman nasional, sekitar 3.000 hektare. Angkanya ada peningkatan dari tahun sebelumnya," kata Kepala Dinas LHK NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi dikonfirmasi usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla, Senin (10/6/2028).

1. Eskalasi karhutla meningkat di bulan Agustus hingga September

Pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani pada Jumat malam (7/8/2026). (dok. Istimewa)

Rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin Menko Polkam secara daring diikuti kepolisian, kejaksaan, Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Didik mengatakan Menko Polkam meminta pemerintah daerah melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pemda dan instansi terkait supaya jangan bertindak setelah terjadinya kebakaran. "Sebelum itu harus ada tindakan pencegahan," kata dia.

Didik mengatakan eskalasi kebakaran hutan dan lahan di NTB semakin meningkat pada bulan Agustus hingga September. Setelah itu, eskalasinya diperkirakan akan menurun. Daerah di NTB yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di Lombok Timur, Bima dan Dompu.

2. Siagakan 600 polhut antisipasi kebakaran hutan

Kepala Dinas LHK NTB Didik Mahmud Gunawan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang eskalasinya kian meningkat, Dinas LHK NTB menyiagakan sebanyak 600 polisi kehutanan (Polhut). Ratusan polhut itu tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selain itu, ada juga TNI/Polri di setiap wilayah yang disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di NTB.

"Semua Polhut siaga semua. Polhut saya sekitar 600 orang disiagakan. Kemudian kita ada masyarakat peduli api, itu kita libatkan. Kita kIta juga ada aplikasi sipongi, memantau koordinat titik api, petugas langsung mengecek ke lokasi," jelas Didik.

3. Minta dukungan sarpras penanganan karhutla ke BNPB

Hutan di kawasan Savana Propok SPTN Wilayah II Taman Nasional Gunung Rinjani yang terbakar pada Selasa (2/6/2026). (dok. BTNGR)

Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Didik, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membuat proposal ke BNPB. Proposal itu terkait dukungan sarana dan prasarana (Sarpras) serta upah harian petugas.

Pengajuan proposal itu merupakan salah satu arahan dalam rapat koordinasi tersebut. "Untuk sarpras, rata-rata semua provinsi kurang. Tadi diminta BPBD untuk membuat proposal ke BNPB untuk mendapatkan sarpras dan upah harian petugas Satgas," tandas Didik.