DPP PBB Tiba-tiba Copot Jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Mustamin yang dikonfirmasi mengaku telah mengetahui informasi pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima tersebut. Namun, salinan SK itu hingga Selasa sore (5/2/2024) belum ia terima.

"Informasinya memang ada, tapi saya belum percaya informasi itu," katanya dikonfirmasi usai melakukan reses di Kelurahan Manggemaci, Kota Bima Selasa sore (5/2/2024).

Mustamin merasa pencopoton dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima dilakukan sepihak oleh DPP. Karena sejak informasi itu ia terima, sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan atau konfirmasi langsung dari DPP PBB. 

"Gak ada pemberitahuan sama sekali, saya saja kaget saat dapat Informasi ini kemarin," bebernya.

Mustamin pastikan akan terus mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima. Jika pun nanti SK tersebut benar-benar telah dikeluarkan oleh DPP Partai Bulan Bintang, maka ia akan menempuh jalur hukum.

"InsyaAllah harus saya pertahankan. Saya akan pertahankan dengan melakukan upaya hukum dan lainnya," tegas dia.

Menurutnya, sepanjang menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bima, ia tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap perintah partai. Seperti halnya, mengenai kewajiban memberikan infak rutin dilakukan setiap bulan.

"Sejauh ini saya gak ada kesalahan. Gak tahu kalau menurut mereka. Yang jelas, saya taat terhadap partai, kewajiban infak perintah partai setiap bulan tetap saya jalani," jelasnya.

Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima, Sukarno membenarkan telah terima SK tersebut. Terkait hal ini, masih dalam pembahasan internal DPRD Kota Bima.

"25 anggota DPRD sekarang lagi masa reses. Harap maklum," katanya dikonfirmasi Selasa (5/3/2024).

Sementara itu, Ketua DPC PBB Kota Bima, Syamsuddin yang dikonfirmasi membenarkan pemberhentian Mustamin dari Wakil Ketua DPRD Kota Bima oleh DPP PBB. SK pemberhentian diterima pada tanggal 27 Febuari 2024.

"Benar SK pemberhentian beliau sudah dikeluarkan DPP pada 27 Ferbuari. Saat ini sedang dalam proses," katanya dihubungi pada Rabu (6/5/2024).

Hanya saja, Syamsuddin enggan membeberkan alasan DPP memberhentikan Mustamin dari jabatan wakil ketua DPRD Kota Bima. Karena menurutnya hal itu merupakan ranahnya DPP sebagai pengambil kebijakan.

"Untuk itu saya no comment dulu, ya," pungkasnya.