Dikbud Lotim Ancam Pecat ASN Yang Terlibat Politik Praktis

Kadis Dikbud Lotim, Izzuddin mengatakan jika ada ASN lingkup Dikbud yang terbukti tidak netral dalam Pilkada nanti, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksi yang paling berat yaitu ancaman pemecatan, baik itu dari jabatan maupun dari statusnya sebagai abdi negara.

"Diberbagai kesempatan kita telah menegaskan kepada seluruh jenjang pendidikan baik itu ASN guru, kepala sekolah, UPTD, pengawas termasuk pejabat di dinas harus netral pada saat Pilkada . Kalau ada yang terbukti melakukan cawe- cawe kita akan usulkan untuk langsung di berhentikan," tegasnya.

Dalam aturan ungkap Izzuddin, seorang ASN sama sekali tidak diperbolehkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis entah itu mendukung apalagi menjadi bagian dari tim sukses. Karenanya jika ada temuan ASN di lingkup Dikbud Lotim yang tidak netral, Izzuddin meminta masyarakat untuk langsung melapor, agar segera ditindaklanjuti.

"Kalau ada ASN di bawah lingkup Dikbud Lotim yang ikut jadi tim pemenangan ataupun mendukung, silahkan dilaporkan, kami akan langsung tindaklanjuti," tegasnya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Permas dan Humas (P2H) Bawaslu Lotim, Johari Marjan mengatakan empat bulan jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dan pencegahan terhadap ASN yang terlibat politik praktis. Pencegahan lebih awal dilakukan, dengan memberikan imbauan pada semua ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara kelembagaan atau pun secara perseorangan.

"Kalau kita lihat dari dasar hukum itu, bila ada ASN yang melanggar, kita bisa melakukan rekomendasi ke KASN untuk berikan sanksi," tegasnya.