Difabel di Lotim Tetap Bisa Memilih Meski Tak Punya Adminduk

Ketua KPU Lombok Timur Dr Junaidi mengatakan, sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih maka KPU wajib untuk mendatanya. Syaratnya WNI, terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, telah genap berusia 17 tahun atau lebih dan sudah pernah menikah.

Terkait data 18.000 difabel ini, apakah memiliki syarat atau terpenuhi syaratnya sebagai pemilih, maka yang bersangkutan akan jadi pemilih meskipun tidak terdaftar di Adminduk.

Data Adminduk ini merupakan data yang berbeda dengan data pemilih KPU, karena dalam pengambilannya memiliki mekanisme dan aturan yang berbeda. KPU melakukan pendataan sendiri dengan sistem coklit, yaitu langsung turun dari pintu ke pintu untuk memastikan jumlah pemilih yang memenuhi syarat termasuk pemilih disabilitas.

"Kami telah mendata pemilih disabilitas ini saat melakukan coklit, tetapi jumlah pastinya saya tidak hafal, yang jelas pemilih disabilitas juga sudah masuk DPT," tegas Junaidi, Kamis (4/8/2023).

Difabel yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, ditegaskan tetap bisa memilih meskipun namanya tidak terdaftar di Adminduk atau tidak memiliki KTP elektronik.  Asalkan namanya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU telah menetapkan sebanyak 985.385 jumlah DPT, dari jumlah tersebut termasuk pemilih difabel.

Pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar di Adminduk yang hilang hanya haknya sebagai pemilih khusus. Ketika namanya tidak terdaftar dalam DPT, maka tidak bisa memilih menggunakan KTP.

"Kita pastikan pemilih disabilitas mendapatkan hak pilihnya karena kita juga sudah mendata mereka melalui coklit," tegas Junaidi.

Guna memastikan penyandang disabilitas ini nyaman dalam menyalurkan hak pilihnya, Dr. Junaidi mengatakan pihaknya telah menyediakan tempat pemilihan sementara (TPS) khusus untuk kelompok difabel fisik maupun difabel mental saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Lokasi TPS tersebut juga akan mudah diakses para difabel yang hendak mencoblos. Termasuk telah menyiapkan alat bantu coblos tunanetra.

"Yang pertama kita upayakan adalah TPS itu mudah diakses bagi kelompok disabilitas fisik, jadi kita sarankan gak di medan yang sulit, kotak suaranya juga kita sesuaikan agar bisa senyaman mungkin. Kalau pun itu terpaksa, petugas harus menjamin bahwa warga kebutuhan khusus tetap bisa sampai ke TPS," pungkas Junaidi.