Di Depan Prabowo, Kepala BNPB Bongkar Lemahnya Kesiapan BPBD NTT
- Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa BPBD di NTT tidak siap pada awal gempa Flores, terutama karena gudang logistik daerah kosong.
- Ketiadaan sembako, tenda, dan matras sejak hari pertama membuat bantuan dasar terlambat diterima korban; BNPB menilai BPBD lemah dalam koordinasi serta dukungan logistik.
- Prabowo menyatakan pemerintah pusat akan membantu provinsi dan kabupaten menyiapkan gudang serta stok pangan cadangan, sementara Pemprov NTT memakai skema pembayaran logistik melalui toko dan kios.
Kupang, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto menyoroti lemahnya kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) saat gempa bumi melanda Flores.
Hal itu disampaikan Suharyanto di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat rapat penanganan dampak gempa di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, jajaran TNI-Polri, serta gubernur dan bupati.
Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan pada fase awal bencana karena tidak memiliki stok logistik yang memadai.
"Ketika terjadi bencana, daerah ini tidak bisa berbuat, Pak Presiden," kata Suharyanto.
1. Gudang logistik BPBD di daerah kosong
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto. (YouTube/Sekretariat Presiden) Menurut dia, gudang logistik BPBD di daerah terdampak dalam kondisi kosong. Bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar pun menjadi penopang utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah gempa.
"Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong. Untung Bapak Presiden memberi bantuan Rp20 miliar sehingga itu sangat membantu pemerintah daerah," ujarnya.
Suharyanto berharap setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki stok penyangga atau buffer stock yang dapat langsung digunakan ketika bencana terjadi.
Menurutnya, pemerintah daerah setidaknya perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk kebutuhan dasar kebencanaan. Persediaan tersebut dapat berupa sembako, makanan, tenda, hingga matras.
"Sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat," katanya.
2. Minim koordinasi antara BNPB dan BPBD
Camat Lamba Leda Utara Agustinus Supratman meluapkan kekesalan soal pembagian bantuan bagi korban gempa. (facebook.com/Iyand Purnama) Suharyanto juga mengungkapkan adanya perbedaan kesiapan antara BNPB dan BPBD. Ia mengatakan BNPB memiliki kewenangan langsung di bawah Presiden, sedangkan BNPB tidak memiliki hubungan komando dengan BPBD di daerah.
"Kami kan datang setelah itu, 1x24 jam. BNPB alat Bapak Presiden, kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat di bawah Presiden sehingga mau apa saja bisa," ujarnya.
Menurut Suharyanto, keterbatasan logistik di daerah menjadi salah satu persoalan yang paling terlihat saat penanganan gempa Flores.
Ia mencontohkan, masyarakat belum mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan sembako pada hari pertama setelah gempa.
"Harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan, nanti kami datang lewat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat menonjol, Pak Presiden. Mohon ke depannya itu menjadi perhatian," katanya.
Keterlambatan bantuan tersebut, lanjut Suharyanto, turut memicu keluhan masyarakat pada satu hingga dua hari pertama setelah bencana.
"Itu yang menyebabkan satu dua hari itu masyarakat teriak-teriak, 'kami belum dibantu. Kami belum dapat bantuan, di mana pemerintah,' padahal ini sementara berjalan," tuturnya.
3. Pemerintah pusat akan bantu berikan stok cadangan logistik tanggapi gempa
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dalam tinjauan dampak gempa di Nagekeo. (YouTube/Sekretariat Presiden) Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah menyediakan gudang dan stok logistik kebencanaan.
Prabowo menilai pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota semestinya memiliki persediaan makanan dan kebutuhan dasar untuk menghadapi kondisi darurat.
"Jadi saran Anda BPBD tingkat provinsi punya gudang makanan sendiri? Nanti kabupaten juga punya sendiri? Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, gubernur dan bupati seharusnya memiliki cadangan logistik sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jika pemerintah daerah belum memiliki inisiatif tersebut, pemerintah pusat akan membantu menyiapkannya.
Gubernur NTT Melki Laka Lena yang hadir dalam rapat tersebut mengakui kondisi keterbatasan logistik di daerah.
Melki mengatakan, setelah gempa terjadi, Pemprov NTT langsung berkoordinasi dengan BNPB dan menggunakan sumber daya masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Pemprov NTT, kata dia, menerapkan skema pembayaran setelah barang kebutuhan masyarakat dikeluarkan oleh toko atau kios yang membantu penyediaan logistik.
"Dan syukur kepada Tuhan, di daerah-daerah sulit seperti Palue mereka bantu," kata Melki.
Pemerintah pusat dan daerah selanjutnya akan memperkuat kesiapan logistik agar bantuan dasar dapat segera disalurkan kepada masyarakat pada fase awal ketika bencana kembali terjadi.
