136 SPPG Terpencil di NTB Belum Beroperasi Imbas Pergantian Kepala BGN

29 Agu 2026, 17:51 WIB

Kota Mataram

Intinya Sih

Sebanyak 136 dapur MBG di daerah terpencil NTB belum beroperasi akibat pergantian Kepala BGN, dengan pencairan dana dan keputusan operasional masih menunggu arahan pusat.
Dari 136 titik dapur yang telah dibangun di Lombok dan Sumbawa, baru 15 memiliki kepala SPPG, tetapi seluruhnya tetap belum dapat melayani penerima manfaat.
NTB telah mengoperasikan 814 SPPG untuk 1,89 juta penerima manfaat, sementara infrastruktur wilayah terpencil dipercepat amid kendala distribusi melalui medan sulit, roda dua, perahu, atau speed boat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Sebanyak 136 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berada di daerah terpencil di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini belum beroperasi. Belum beroperasinya ratusan dapur MBG daerah terpencil itu imbas pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kita tunggu dari BGN pusat kapan beroperasi SPPG daerah terpencil. Itu kewenangannya di BGN pusat, pencairan dana dan sebagainya," kata Koordinator BGN Wilayah NTB Eko Prasetyo dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (29/8/2026).

1. Baru 15 dapur MBG daerah terpencil miliki kepala SPPG
Ilustrasi mobil yang digunakan mendistribusikan MBG. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Eko menyebutkan dari 136 dapur MBG daerah terpencil di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, baru 15 yang punya kepala SPPG. Meskipun sudah ada kepala SPPG-nya, namun 15 dapur MBG tersebut belum dapat beroperasi karena menunggu arahan BGN pusat.
"Kalau idealnya kita sudah 136 titik SPPG daerah terpencil yang sudah didaftarkan sebelum-sebelumnya. Sekarang baru 15 kepala SPPGnya. Kalau dapurnya 136 titik yang sudah dibangun," terangnya.
2. Sebanyak 814 SPPG beroperasi di NTB
Koordinator BGN Wilayah NTB Eko Prasetyo. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Eko mengatakan hingga saat ini sebanyak 814 SPPG yang sudah beroperasi di NTB. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 1,89 juta orang. Eko belum dapat memastikan kapan program MBG dapat dinikmati penerima manfaat di daerah terpencil NTB karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari BGN RI.
"Kita belum tahu mekanisme selanjutnya seperti apa karena ada perubahan pimpinan. Kalau sasaran berdasarkan penerima manfaat. Sebenarnya semua penerima manfaat bisa dicover SPPG. Tapi intinya identifikasinya dari pemerintah daerah khusus yang daerah terpencil," kata dia.
3. Percepatan pemenuhan infrastruktur program MBG daerah terpencil
Ilustrasi mobil yang digunakan mendistribusikan MBG. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani menjelaskan saat ini sedang dilakukan percepatan pemenuhan infrastruktur program MBG di daerah terpencil. Dari hasil kunjungan ke beberapa lokasi, seperti wilayah Gunungsari, Lombok Barat, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan program MBG.
Asisten I Setda NTB itu mengatakan bahwa untuk SPPG daerah terpencil tidak akan dipatok jumlah penerima manfaat yang akan dilayani. Jika jumlah penerima sebanyak 300 sampai 400 orang, maka itulah yang akan dilayani.
Tetapi idealnya, kata dia, SPPG daerah terpencil minimal melayani 800 sampai 1.000 penerima manfaat. Dia juga mengungkapkan bahwa SPPG daerah terpencil juga akan dihitung biaya operasional MBG yang disalurkan.
Karena kendala yang dihadapi di daerah terpencil adalah sulitnya medan dan hanya bisa didistribusikan menggunakan kendaraan roda dua. Selain itu, untuk penerima manfaat yang berada di pulau-pulau kecil, distribusi MBG menggunakan perahu atau speed boat.