Kabar Gembira! Pemprov NTB Dapat Kuota 2.031 Formasi ASN 2023
Mataram, IDN Times - Kabar gembira bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menunggu informasi rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023. Pemprov NTB telah mendapatkan kepastian mengenai kuota formasi ASN 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda NTB) Lalu Gita Ariadi, Jumat (4/8/2023) menyebutkan jumlah kuota ASN 2023 yang diperoleh Pemprov NTB dalam rekrutmen tahun ini sebanyak 2.031 formasi. Selain itu, Pemda kabupaten/kota di NTB juga sudah mendapatkan kuota untuk pengadaan ASN 2023.
1. Rincian kuota rekrutmen ASN Pemprov NTB 2023
Gita menjelaskan dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dan Uji Publik RUU ASN serta penerimaan SK Formasi ASN Tahun Anggaran 2023 di Grand Sahid Jakarta, Kamis (3/9/2023). Rakor tersebut diikuti Sekjen dan Sestama Kementerian/Lembaga, Sekda provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota serta Kepala BKD/BKPSDM kabupaten/kota se Indonesia.
Rakor dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Gita menyebutkan jumlah kuota pengadaan ASN 2023 yang diterima Pemprov NTB sebanyak 2.031 formasi. Dengan rincian, guru sebanyak 1.335 formasi, tenaga kesehatan 523 formasi dan tenaga teknis sebanyak 173 formasi.
2. Kuota yang diperoleh berkurang sedikit dari jumlah usulan
Jumlah kuota pengadaan ASN 2023 yang diperoleh Pemprov NTB berkurang sedikit dari usulan yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB. Pemprov NTB mengajukan usulan sebanyak 2.082 formasi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 30 April lalu.
Sebanyak 2.082 formasi ASN PPPK 2023 yang diajukan ke Menteri PAN-RB, terdiri dari formasi tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Adapun jumlah formasi tenaga guru yang diajukan sebanyak 1.335 formasi. Kemudian, tenaga kesehatan sebanyak 525 formasi dan tenaga teknis sebanyak 222 formasi.
3. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
Kepala BKD NTB Muhammad Nasir menjelaskan usulan formasi ASN PPPK 2023 yang diajukan ke Menteri PAN-RB berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, formasi yang diusulkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah terkait penyediaan gaji. "Pertimbangannya mengajukan formasi itu melihat kemampuan keuangan daerah. Daripada nanti diangkat tidak ada gajinya," kata Nasir.
