Ludes Terbakar, Rekonstruksi Desa Adat Sade Ditarget Rampung 6 Bulan

29 Agu 2026, 10:48 WIB

Kab. Lombok Tengah

Intinya Sih

Komisi VIII DPR RI menargetkan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, dimulai 3 September 2026 dan selesai sekitar enam bulan setelah kebakaran 22 Agustus.
Kebakaran berdampak pada 120 KK atau sekitar 320 jiwa, menghanguskan 167 bangunan termasuk 75 rumah adat dan 69 art shop, dengan kerugian ditaksir Rp35 miliar.
Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan sembako, menyiapkan DTH Rp600 ribu per KK per bulan tanpa huntara, serta fokus pada trauma healing dan pemulihan dokumen warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lombok Tengah, IDN Times - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Desa Adat Sade, Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/8/2026). Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke lokasi terdampak kebakaran didampingi Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan kehadiran rombongan merupakan fungsi pengawasan guna memastikan mitigasi, penanganan korban, dan percepatan pemulihan Desa Adat Sade berjalan tepat sasaran. Singgih menargetkan rekonstruksi dimulai 3 September mendatang dan rampung sekitar enam bulan agar roda ekonomi masyarakat kembali berputar.

"Khususnya di Desa Adat Sade, kami hadir bukan sekadar melihat kondisi pasca kebakaran, tapi kami memastikan negara hadir bersama masyarakat. Harapan kita, bantuan dan kolaborasi ini membuat penanganan Desa Sade segera berjalan dengan cepat,” kata Singgih.

1. Salurkan bantuan logistik darurat BNPB
Wisatawan asing menyapa warga dan anak-anak korban kebakaran di Desa Adat Sade Lombok Tengah. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Singgih menjelaskan dalam kunjungan tersebut, pihaknya menyalurkan bantuan dari kementerian mitra Komisi VIII DPR RI berupa bantuan logistik darurat BNPB senilai Rp325.777.075 dan paket sembako Kemensos senilai Rp314.203.168.
Berdasarkan data di lapangan, musibah kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade pada 22 Agustus 2026 mengakibatkan 120 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 320 jiwa terdampak. Tercatat 167 bangunan hangus terbakar, meliputi 75 rumah adat, 69 art shop, serta fasilitas ibadah dan pariwisata, dengan taksiran kerugian mencapai Rp35 miliar.
2. BNPB siapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK jika tidak ada Huntara
Kondisi Desa Adat Sade Lombok Tengah yang ludes terbakar dan rata dengan tanah, Minggu (23/8/2026). (IDN Times/Muhammad Nasir)
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti pemulihan ekonomi warga terdampak. Dia mengapresiasi skema tiga fase pemulihan Desa Adat Sade dari Pemda, namun mengingatkan pentingnya jaring pengaman sosial bagi para perajin. Dia mengatakan Desa Adat Sade adalah daerah wisata dan sumber mata pencaharian warga.
“Daerah ini adalah daerah wisata, penghasilan mereka dari sini. Ketika 69 art shop terbakar, rantai ekonominya berhenti. Mudah-mudahan ada skema yang lebih baik lagi untuk memastikan keluarga yang memiliki usaha dari tempat ini bisa dibantu proses pemulihan ekonominya dengan segera,” harap Atalia.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Widodo memastikan pemerintah pusat menyiapkan bantuan finansial sementara. Dia mengatakan masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu per bulan jika tidak ada hunian sementara (Huntara).
“Sebelum rumahnya jadi, dari BNPB bisa menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) kalau tidak ada huntara. Dana Tunggu Hunian ini kurang lebih sekitar Rp600.000 per bulan per KK,” jelas Agus.
3. Fokus pemulihan fisik dan psikologi
Trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran Desa Adat Sade Lombok Tengah. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memastikan Pemprov NTB bersama Pemda Lombok Tengah bergerak cepat. Selain pemulihan fisik, pemda juga fokus pada aspek psikologi dan pemulihan hak administratif warga.
“Selain keinginan kita membangun kembali Desa Sade, yang lebih utama pemerintah juga menghadirkan kegiatan trauma healing untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, kembali bersemangat untuk bersekolah," kata dia.
Selain itu, kata Dinda, sapaan akrab Wagub NTB itu, Pemprov juga berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Lombok Tengah untuk memastikan akta keluarga dan dokumen kependudukan warga diterbitkan kembali. Karena menurutnya ini menjadi modal utama mereka melanjutkan kehidupan.