BGN NTB Persilakan Anak Orang Kaya Tolak Terima MBG

Eko mengatakan siswa dari anak orang kaya boleh menolak menerima MBG. Karena itu merupakan hak seseorang yang harus dihormati. Pihaknya tidak ingin memaksa memberikan MBG kepada yang tidak membutuhkan.

"Kita tidak ingin juga memaksakan, sehingga khawatirnya tidak dimakan. Kan itu mubazir juga," kata dia.

Dia menjelaskan pimpinan BGN juga telah memberikan arahan bagi siswa yang tidak mau menerima MBG untuk disampaikan ke SPPG. Sehingga terdata penerima manfaat yang menerima dan tidak menerima MBG pada setiap satuan pendidikan.

Eko menyebutkan jumlah SPPG di NTB saat ini sebanyak 781 unit, tersebar di 10 kabupaten/kota. Program MBG telah menyasar sebanyak 1,8 juta penerima manfaat di wilayah NTB. Saat ini, sebanyak 149 SPPG yang kena suspend atau penghentian sementara operasional karena kejadian menonjol, persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dia menargetkan seluruh anak di NTB menerima MBG. Selain itu, program MBG di NTB juga akan menyasar anak tidak sekolah (ATS). Pihaknya bekerja sama dengan Pemda melakukan pendataan anak tidak sekolah yang menjadi sasaran penerima MBG.

"Sasaran kita intinya 100 persen anak Indonesia terlayani MBG. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas MBG kabupaten/kota. Kita gerakkan koordinator kecamatan di wilayah untuk melakukan pendataan yang sudah dilayani dan belum dilayani," kata dia.

Terkait menu MBG, Eko mengatakan bahwa pihak sekolah bisa memberikan masukan kepada SPPG kaitan dengan menu yang diinginkan para siswa sebagai penerima manfaat MBG. Namun untuk makanan MBG yang berkuah diminimalkan untuk menghindari adanya kejadian menonjol seperti kasus keracunan.

"Karena kejadian-kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan itu karena makanan yang berkuah dan bersantan," terangnya.

Dia menyatakan bahwa menu MBG yang disajikan terus dilakukan evaluasi oleh SPPG. Sekarang, BGN mendorong setiap SPPG harus ada chef bersertifikat.

"Itu kita dorong sekarang jadi di dalam juknis kita itu yang wajib memiliki chef bersertifikat itu SPPG yang penerima manfaatnya 3.000 orang. Tapi kita dorong kalau bisa dorong semua SPPG biar ada jaminan untuk menu MBG lebih menarik untuk dikonsumsi," tandas Eko.