390 Ribu Dosis Vaksin PMK Dikirim ke NTB

Ia mengatakan vaksin yang masih dipakai di NTB adalah vaksin impor, sebab vaksin buatan dalam negeri masih dalam proses produksi. Meski demikian, pihaknya bersyukur dapat jatah vaksin, meski masih membutuhkan lebih banyak lagi.

"Jadi, yang sudah resmi masuk di laporan iSIKHNAS inilah yang sudah betul-betul terpakai yaitu sebanyak 238.403. Dan ini masih jalan sampai hari kemarin. Di NTB sudah kosong vaksinnya. Tadi pagi kita sudah kirim sisanya sebanyak 1.750 dosis ke Lombok Utara," terangnya.

Ia menyatakan karena stok vaksin PMK di tingkat provinsi sudah kosong, maka pemerintah pusat akan segera mendatangkan kembali vaksin ke NTB sebanyak 150 ribu dosis untuk segera dikirim ke beberapa daerah yang membutuhkan.

"Terutama ke kabupaten yang progres vaksinasi hewan ternaknya sudah sangat bagus," ujarnya.

Harapannya, vaksin ini dapat mencegah hewan ternak warga terjangkit virus PMK. Sehingga peternak tak perlu merasa khawatir lagi.

Muslih menjelaskan, upaya pencegahan agar virus ini tidak terus menular tetap dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada, misalnya dengan menerapkan biosecurity yang ketat. Di mana hewan ternak yang positif PMK akan langsung mendapat pengobatan agar tidak mati.

"Bagi daerah yang berada di zona merah PMK dilarang melintas ternaknya ke zona hijau untuk mencegah penularan," ucap Muslih.

Hingga tanggal 12 September 2022, seluruh daerah di NTB sudah terjangkit PMK, kecuali di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Bima yang sampai sekarang belum ada laporan kasus. Secara umum di NTB dengan populasi ternak rentan PMK sebanyak 2,2 juta ekor, yang sudah terkena PMK sebanyak 100.641 ekor.

Dari jumlah itu sebanyak 4.475 ekor ternak yang masih sakit, 95.685 ekor ternak sudah sembuh, 250 ekor potong bersyarat dan 231 ekor dinyatakan mati akibat PMK.

"Khusus ternak yang mati atau potong bersyarat yang sudah dilaporkan ke
iSIKHNAS, saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk pembayarannya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Disnakkeswan NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, pihaknya mendapat bantuan anggaran sebesar Rp136 miliar untuk penanganan PMK dari Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pengadaan obat-obatan, vaksinasi hewan ternak yang sehat, hingga pendataan.

"Dengan bantuan anggaran tersebut, diharapkan penanganan PMK di NTB bisa lebih cepat," katanya.