20.300 Kendaraan Luar Daerah Diminta Balik Nama dan Pakai Pelat NTB

Sena menjelaskan saat ini, Pemprov NTB memberikan kebijakan keringanan pajak bagi pemilik kendaraan pelat luar daerah sampai 19 Desember 2026. Bagi pemilik kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk atau balik nama ke pelat NTB, diberikan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 50 persen.

Sena mengimbau seluruh masyarakat yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah untuk segera memanfaatkan fasilitas mutasi masuk. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk menjamin legalitas serta kemudahan pendataan kepemilikan kendaraan demi keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

Kebijakan berupa diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB, yang diberlakukan sejak tahun 2025 hingga 2026. Data Bapenda NTB, tercatat sebanyak 14.233 kendaraan luar daerah yang telah balik nama ke pelat NTB.

Sepanjang tahun 2025, jumlah mutasi masuk mencapai 10.161 objek kendaraan. Sedangkan Hinga pertengahan tahun 2026 sebanyak 4.072 objek kendaraan yang telah memindahkan administrasinya ke NTB.

Plt Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa kebijakan pemberian diskon dan keringanan ini sebagai stimulus untuk mengoptimalkan potensi PAD dari sektor PKB sekaligus mewujudkan tertib administrasi kendaraan bermotor. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar instrumen pendongkrak pendapatan semata, melainkan wujud keadilan dan kepedulian bersama dalam merawat fasilitas publik.

"Fasilitas infrastruktur jalan yang kita pakai dapat kita nikmati dan harus kita jaga bersama. Begitu juga kontribusinya harus sama bagi semua pengguna jalan. Makanya kendaraan luar daerah yang dipakai di NTB juga harus bisa ikut berkontribusi. Untuk itu, pemberian keringanan ini diharapkan dapat menjadi stimulus yang menarik," kata Nelly.

Sebelumnya, Komisi III DPRD NTB menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB hingga mencapai Rp182,84 miliar per tahun.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sembirang Ahmadi mengatakan melalui perubahan regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal yang sehat, legal, dan terukur di tengah keterbatasan anggaran dan tingginya tuntutan pembangunan. Salah satu poin yang diatur dalam Perda tersebut terkait kendaraan luar daerah yang beroperasi lebih dari 3 bulan di NTB wajib melapor dan melakukan proses balik nama menggunakan pelat NTB.

"Jika melanggar, dikenakan sanksi administratif sebesar 10 persen dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Aturan ini menyasar kendaraan operasional tambang, proyek, dan logistik yang memakai jalan daerah namun pajaknya dibayar di luar daerah. Potensi tambahan PAD dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp8,8 miliar per tahun," kata Sembirang.

Dalam Perda itu, dilakukan penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tarif PKB untuk kendaraan di atas 150 cc (roda 2) dan di atas 1.500 cc (roda 4) disesuaikan menjadi 1,075 persen. Sedangkan tarif BBNKB naik menjadi 10 persen dan 11 persen sesuai klasifikasi mesin.

Regulasi baru ini juga menyasar kendaraan listrik berbasis baterai guna mendukung kebijakan green economy nasional, serta mulai mengatur pajak kendaraan di atas air dengan volume di atas 10 Gross Tonnage (GT). Sektor PKB diproyeksi bertambah Rp8,99 miliar dan BBNKB sebesar Rp50,47 miliar per tahun.

Selain itu, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk BBM non-subsidi dinaikkan menjadi 7,5 persen, sedangkan BBM subsidi tetap 5 persen. Kebijakan ini, kata dia, menyasar sektor industri, pertambangan, dan pengguna BBM non-subsidi skala besar dengan potensi tambahan penerimaan mencapai Rp84,5 miliar.

Berikutnya penguatan pengawasan pajak air permukaan. Yaitu dengan mewajibkan penggunaan water meter berstandar SNI dengan sanksi denda 38 persen jika tidak dipasang. Kebijakan ini turut memperjelas pemanfaatan air laut dan air payau komersial sebagai objek pajak daerah baru, dengan potensi tambahan Rp456,9 juta dan berfokus pada tata kelola lingkungan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan meningkatkan alokasi dukungan pendanaan pemungutan PKB, BBNKB, dan opsen dari minimal 2 persen menjadi minimal 3 persen. Terkait penataan izin pertambangan rakyat, mengatur batasan luas IPR maksimal 5 hektar untuk perseorangan dan 10 hektar untuk koperasi, dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang 2x5 tahun. Formula biaya pemulihan lingkungan juga dimasukkan ke dalam struktur kerja dengan proyeksi retribusi dari IPR mencapai Rp28 miliar.