[WANSUS] Punya Tambang Emas, Kenapa NTB Masuk 12 Provinsi Termiskin?

Struktur ekonomi kita (NTB) yang paling besar dari sektor pertanian, menyumbang PDRB sekitar 22 persen. Kemudian kedua, sektor pertambangan sekitar 21 persen, baru sektor perdagangan sekitar 16 persen.

Tiga sektor ini menjadi penopang ekonomi NTB. Yang paling banyak berpengaruh adalah sektor pertambangan karena menyumbang 21 persen terhadap PDRB, tetapi yang bisa mereka hidupkan tak seberapa. Anggaplah sekitar 20 ribu, total pekerja di sektor pertambangan.

Sektor pertambangan kontribusinya tinggi untuk PDRB tetapi tidak banyak masyarakat yang menikmati. Kalau pun ada dana bagi hasil tambang, tidak serta merta langsung ke masyarakat. Semua kabupaten/kota dapat juga.

Kalau sektor pertanian, ada 700 ribu orang yang bekerja di sana. Namun, 22 persen sektor pertanian untuk PDRB dibagi sekian ratus ribu orang. Tetapi 'kue' 21 persen dari sektor pertambangan dibaginya 20 ribu orang. Sehingga tidak banyak masyarakat yang menikmati sektor pertambangan.

Kenapa kemiskinan kita tetap tinggi? Karena sektor pertanian kita tidak merata. Memang sektor pertanian menyumbang swasembada pangan, kita masuk 17 provinsi penopang pangan nasional.

Produksi padi di atas 1 juta ton, tetapi tidak merata. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sekitar 40 persen sehingga pembaginya banyak. Sebagian besar penduduk miskin di NTB bekerja di sektor pertanian.

Karena petani kita petani gurem lumayan banyak. Petani gurem ini masyarakat yang menggarap lahan 25 are. Ini juga cukup banyak jumlahnya. Walaupun sektor pertanian share-nya cukup tinggi, tetapi tidak merata.

Seharusnya industrialisasi dilakukan di sektor hulu dan hilir di bidang pertanian. Karena share industri pengolahan baru 5 persen dari PDRB NTB, angkanya masih kecil. Pada tahun 2024 seharusnya 8 persen, ini baru 5 persen.

Program industrialisasi kita masih tidak fokus. Harus ada sentra industri yang dibangun. Misalnya, sentra industri pertanian, industri makanan dan minuman. Pemerintah Provinsi NTB bisa kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota bersama Kamar Dagang dan Industri.

Di mana produksi hasil pertanian yang banyak, misalnya tomat. Di situlah dibangun industri saus atau apa. Kalau tidak begitu, susah menaikkan share industri pengolahan dalam PDRB NTB. Sektor pertanian menjadi masa depan NTB, termasuk sektor pariwisata yang tidak bisa berdiri sendiri.

Dari sisi kemiskinan, bisa dilihat tahun 2020, angka kemiskinan kita sekitar 13,97 persen. Kemudian di tengah badai pandemik COVID-19, angka kemiskinan mengalami kenaikan pada 2021 menjadi 14,14 persen.

Pada tahun 2022, setelah pandemik mulai berkurang, turun angka kemiskinan NTB menjadi 13,68 persen. Tetapi tahun 2023, ada kenaikan kemiskinan menjadi 13,85 persen.

Tahun 2024, progres penurunan angka kemiskinan cukup besar, dari 13,85 persen menjadi 12,91 persen atau turun sebeaar 0,94 persen pada Maret 2024.

Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,94 persen itu, tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua Pegunungan yang turun sekitar 2 persen lebih.

Apa yang dilakukan NTB selama 2023 sampai awal 2024, itu harus kita lihat supaya nanti program-program yang dilaksanakan bisa berkelanjutan. Sehingga progres penurunannya juga mirip seperti Maret 2024.

Apalagi sekarang kita punya data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang kita laksanakan 2023. Sudah ada datanya penduduk miskin by name by address. Data Regsosek bisa dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan.

Karena data itu sudah ada data penduduk sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Itu bisa dimanfaatkan Pemda dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan.

Sekarang ini, harus dikasih jatah masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menurunkan angka kemiskinan. Mereka melakukan pembinaan di kabupaten/kota. Supaya target pemerintah pusat, agar kemiskinan ekstrem nol pada 2024.

OPD dikasih penugasan oleh gubernur terpilih supaya angka kemiskinan itu progres penurunannya lebih bagus. Semua kabupaten/kota juga begitu. Tidak hanya OPD provinsi, tetapi semua juga masuk melakukan intervensi penurunan kemiskinan.

OPD provinsi jumlahnya lebih dari 40. Satu kabupaten/kota bisa dua atau tiga OPD. Kemudian Pemda kabupaten/kota juga membagi lagi tugas dengan menggerakkan OPD-nya. Baru nanti dikoordinasikan dengan pemerintah desa atau kelurahan.

Sekarang ini anggaran dana desa boleh dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan. Berapa dana desa yang dimanfaatkan untuk penurunan kemiskinan ekstrem. OPD provinsi dan kabupaten/kota harus membina pemerintah desa atau kelurahan, maka akan cepat penurunan angka kemiskinan.

Karena tidak semua OPD punya anggaran pengentasan kemiskinan. OPD bisa mengadvokasi pemerintah desa atau kelurahan supaya menyiapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ditambah anggaran kabupaten/kota dan provinsi.

Misalnya ada pembagian BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bisa diarahkan. Kita koordinasikan supaya tepat sasaran. Kalau kita keroyok, bisa cepat penurunan angka kemiskinan di NTB tetapi harus fokus. Sasarannya harus tepat dan harus ada evaluasi dari pimpinan daerah baik gubenur maupun bupati/wali kota.

TKPKD (Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah) harus mengawal, dan menargetkan berapa penurunan per tahun. Kalau satu persen target di provinsi setiap tahun, kabupaten/kota juga harus dikasih target.

Misalnya Lombok Timur, sekarang angka kemiskinan sekitar 14 persen, targetnya harus di atas satu persen per tahun. Apa yang dilakukan, berapa anggaran yang disiapkan mengejar target itu. Maka perlu dibuat strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Kalau kita lihat dari sisi program, ada program khusus baik dari pemerintah pusat maupun Pimprove NTB dan Pemda kabupaten/kota. Juga ada program yang dilakukan DPRD melalui pokir (pokok-pokok pikiran). Kalau programnya tepat sasaran maka akan cepat penurunan angka kemiskinan.

Garis kemiskinan kita di NTB sekarang Rp534 ribu lebih. Di bawah angka itu masuk kategori miskin, di atas itu tidak kategori miskin. Tapi ada istilah kita masyarakat hampir miskin itu 1,2 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp600 ribu.

Makanya program kemiskinan itu, tidak hanya untuk masyarakat yang miskin. Masyarakat yang hampir miskin juga harus masuk program pengentasan kemiskinan. Karena kalau ada gejolak sosial seperti COVID-19, pasti akan jatuh miskin.

Supaya tidak jatuh miskin, maka harus ada program juga untuk mereka yang hampir miskin. Ada program BPNT dan bantuan stimulus bagi UMKM, bisa dimanfaatkan. Dulu ada program bantuan COVID-19 untuk UMKM. Bisa saja bantuan stimulus kepada masyarakat hampir miskin tapi yang punya usaha.

Saya yakin angka kemiskinan bisa turun satu persen per tahun. Kalau kita keroyok atau gorong-royong pasti akan lebih besar lagi penurunannya bahkan bisa menjadi satu digit.

Panggil kabupaten/kota, kita rapat TKPKD. Kita bikin strategi penurunan kemiskinan daerah. Kita bikin anggarannya baik dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota dan CSR perusahaan.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru dua daerah yang angka kemiskinannya sudah satu digit yaitu Kota Mataram dan Kota Bima, masing-masing 8,62 persen dan 8,67 persen. Sedangkan delapan kabupaten lainnya masih berada di atas rata-rata nasional.

Angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 23,96 persen, Lombok Timur 14,51 persen, Bima 13,88 persen, Sumbawa 12,87 persen, Lombok Barat 12,65 persen, Sumbawa Barat 12,23 persen, Lombok Tengah 12,07 persen dan Dompu 11,59 persen.