Mataram, IDN Times - Sejak pertengahan Februari 2025, tidak ada lagi wakil Nusa Tenggara Barat (NTB) yang duduk sebagai komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC). Wakil NTB, Irzani tak lagi menjabat Komisaris ITDC per 14 Februari 2025.
"Sudah lima tahun menjabat, sudah tidak lagi menjadi komisaris ITDC per Februari kemarin," kata Irzani dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Selasa (29/4/2025).
Irzani mengatakan dia menjadi Komisaris ITDC sejak 2020. Setelah dirinya tak menjabat sebagai komisaris ITDC, kemungkinan tidak ada lagi pengganti yang mewakili pemerintah daerah di BUMN tersebut.
Saat ini, komisaris ITDC hanya diisi dua orang. Keduanya adalah Ricky Joseph Pesik sebagai Presiden Komisaris dan Ulin Ni'am Yusron sebagai Komisaris Independen.
Sedangkan jajaran direksi diisi Ari Respati sebagai Presiden Direktur, Ahmad Fajar sebagai Direktur Finansial dan Risk Manajemen, Wenda Ramadya Nabiel sebagai Direktur Operasi, dan Troy Reza Warokka sebagai Direktur Komersial.
Irzani mengatakan dirinya bukan mundur dari komisaris ITDC. Tetapi karena masa jabatannya sudah berakhir pada Februari 2025. Dia menjelaskan saat ini sedang dilakukan perampingan struktur BUMN.
"Karena Danantara hadir, kayaknya kemungkinan efisiensi, perampingan, BUMN yang banyak dirampingkan," katanya.
Eks Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini mengatakan bahwa kondisi ITDC mulai tumbuh. Jajaran direksi dan komisaris telah membuat perusahaan BUMN itu menjadi lebih baik selama dua tahun terakhir.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola ITDC progresnya dinilai sudah kelihatan. Apalagi, InJourney yang menjadi holding langsung turun mengecek perkembangan kawasan yang dikelola. ITDC mengelola tiga kawasan pariwisata yaitu The Nusa Dua Bali, The Mandalika Lombok dan The Golo Mori Nusa Tenggara Timur.
Terkait pengembangan KEK Mandalika, Irzani mengatakan bahwa masalah kenyamanan dan keamanan masih menjadi catatan para investor. Dia mengungkapkan bahwa banyak investor yang tertarik berinvestasi di KEK Mandalika.
Namun, mereka membutuhkan kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi. Sehingga, menurutnya, ITDC butuh kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah untuk memastikan investor merasa aman dan nyaman berinvestasi.
"Sama dengan kasus sengketah lahan, yang katanya tak selesai-selesai, semuanya selesai. Tetapi kalau ada yang komplain tidak bisa kita larang, kan ada mekanismenya. Tak perlu ramai-ramai, karena mengganggu orang semangat berinvestasi," ujarnya.
Dalam lima tahun terakhir, Irzani mengatakan sudah ada perubahan di KEK Mandalika. Apalagi dengan keberadaan Sirkuit Mandalika, banyak event nasional dan internasional yang digelar.
"Harapan paling besar saya sebagai mantan komisaris, ayo kita bangun kesadaran kolektif, kita berikan keamanan dan kenyamanan bagi investor," kata Irzani.
Dia membandingkan KEK Mandalika dan Labuan Bajo NTT. Menurut Irzani, perkembangan pembangunan hotel bintang lima di Labuan Bajo cukup pesat dibandingkan Mandalika. Hal itu disebabkan investor merasa nyaman berinvestasi.