Upaya Selesaikan Persoalan Hukum, Pemkab Lotim Gandeng Kejaksaan

Bupati Lotim, Sukiman Azmy menegaskan, isi dari kesepakatan tersebut yaitu Kejari Lotim membantu Pemkab Lotim dalam menyelesaikan permasalahan hukum, baik itu terkait perkara pidana maupun perdata yang selama ini ditangani sendiri oleh Pemkab Lotim.

Diakui Sukiman, selama ini permasalahan hukum hanya diselesaikan sendiri, sehingga tidak berhasil dengan optimal. Karenanya, untuk mengoptimalkan penanganan hukum ini, pihaknya butuh penguatan dari aspek personel dan regulasi, sehingga apa yang dikeluhkan tidak terjadi. 

"Kesepakatan dari aspek regulasi terkait perkara pidana dan perdata yang bisa didamaikan, makanya harapan kita, bale mediasi diperkuat oleh Kejaksaan, sehingga terbentuk tim hukum yang mumpuni," ungkap Sukiman.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Lotim, Biawansyah mengatakan, kesepakatan ini dilakukan karena Pemkab Lotim butuh pendapat hukum dan koordinasi yang baik serta intens dengan kejaksaan, sehingga kasus tindak pidana korupsi tidak terjadi. Kalau perkara perdata dibutuhkan pendampingan dan bantuan hukum saat persidangan, selain itu untuk membantu proses penagihan pajak tertunggak maupun lainnya. 

"Indikasi korupsi itu selalu ada, maka kita lakukan pencegahan dengan sering koordinasi dan kerja  sama dengan pihak Kejaksaan," imbuh Biawansyah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Efi Laela Kholis mengatakan, kesepakatan tersebut sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kejaksaan memiliki tanggung jawab penuh memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di daerah. 

Pihaknya berharap melalui kesepakatan ini, evaluasi dan pencegahan dapat dilakukan lebih optimal. Sehingga tidak ada temuan atau pelanggaran dan penyimpangan dalam aktivitas dan program yang dijalankan Pemda. 

"Kalau pun ada temuan, hal itu dapat dievaluasi dan dilakukan pembinaan. Ketika sudah tidak dapat dibina, maka barulah dilakukan penindakan sesuai prosedur berlaku," tutupnya.