Tolak RUU Kesehatan, 6 Organisasi di NTB Was-was Lakukan Tugas Profesi

Diatmika menjelaskan maksud kedatangannya menemui Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah untuk meminta dukungan supaya pembahasan RUU Kesehatan disetop. Enam organisasi profesi kesehatan di NTB meminta perlunya perlindungan atau hak imunitas (immunity right) dan penguatan organisasi profesi kesehatan.

"Itu yang kami sampaikan kepada Wakil Gubernur bahwa kami sepakat bergandengan tangan semua bahwa RUU itu disetop pembahasannya. Ibu Wagub mendukung secara umum. Karena segala hal yang sifatnya baik terkait bagaimana pelayanan kesehatan,  beliau men-support, sebaiknya ke depan ada diskusi lagi bagaimana penyusunan RUU ini," terangnya.

Diatmika menjelaskan masing-masing organisasi profesi kesehatan sudah memiliki UU tersendiri yang sudah berjalan sampai saat ini. Dengan adanya RUU Kesehatan, maka UU organisasi profesi kesehatan akan dihilangkan termasuk pembinaan terkait etik.

Sehingga, ketika ada kasus yang terkait dengan etik, maka akan langsung masuk tindak pidana. "Jadi konsep pembinaan tidak ada, karena organisasi profesi dihilangkan dalam RUU Kesehatan," terang Diatmika.

Aksi damai puluhan tenaga kesehatan menolak RUU Kesehatan tersebut diklaim tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di NTB. Karena menurut Diatmika, hanya perwakilan enam organisasi profesi yang melakukan hearing ke Wagub NTB.

"Hanya beberapa leader saja yang ke sini. Pelayanan kepada masyarakat tetap, tidak ada yang terbelengkalai. Ini sebagai bentuk aspirasi. Supaya teman kami terlindungi dan profesional di lapangan," tandasnya.

Ketua PDGI NTB drg. Bagio Ariyogo Murdjani menambahkan organisasi profesi dokter gigi sudah ada sejak 65 tahun lalu dan masih eksis sampai sekarang dalam membantu pemerintah. Pihaknya mengaku kaget, tiba-tiba sekarang muncul RUU Kesehatan yang akan menghilangkan UU Organisasi Profesi Kesehatan.

Ia mengatakan RUU Kesehatan ini tiba-tiba muncul dan tidak jelas arahnya. Dari sekitar 470 pasal RUU Kesehatan, sebanyak 41 pasal yang dianggap bermasalah.

"Itu yang perlu kita aspirasikan. Caranya kita minta setop pembahasan RUU itu. Secara rinci kita dilibatkan. Kita ini terdepan memberikan pelayanan. Tiba-tiba hilang terus perlindungan kepada kita, akhirnya masyarakat juga tak terlindungi," kata Bagio.