Juli 2023, Pengelolaan DAK Fisik Lotim Terbaik Kedua Nasional
Lombok Timur, IDN Times - Tahun 2022 lalu, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Lombok Timur (Lotim) menjadi terbaik I nasional. Pada tahun ini, Pemkab Lotim akan berupaya mempertahankan prestasi tersebut, menjadi daerah dengan pengelolaan DAK fisik terbaik pertama secara nasional.
Diketahui sampai Juli 2023 , pengelolaan DAK fisik Lotim masih menjadi yang terbaik kedua nasional. Pada sisa waktu tahun 2023 yang tinggal empat bulan, Pemkab Lotim akan berupaya maksimal agar pengelolaan DAK fisik semakin lebih baik dan kembali meraih peringkat terbaik Nasional.
1. Naik tiga peringkat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Lotim, Hasni mengatakan, berdasarkan informasi yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong, Lotim naik tiga peringkat dari posisi 5 pada bulan Juni 2023, menjadi posisi ke dua di bulan Juli secara Nasional.
"Ini masih berjalan dan kami yakini pada akhir tahun 2023 ini Lotim bisa mempertahankan sebagai daerah terbaik ke-satu pengelolaan DAK fisik secara nasional," ungkap Hasni.
2. Optimalkan seluruh perangkat daerah
Untuk mencapaian posisi terbaik, terang dia, tentunya harus didasarkan pada kinerja semua pihak agar tidak terjadi perbedaan antara program kegiatan yang telah dianggarkan di APBD dengan pagu yang diperoleh. Karena diakui, pagu yang diperoleh berkisar pada pekan kedua atau ketiga bulan September.
Meski surat resmi belum keluar, kata Hasni, tetapi oleh kementerian keuangan untuk menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang bermain, Pemda dikirimkan surat pemberitahuan melalui website khusus untuk disampaikan ke BPKAD.
"Agar jangan sampai ada pihak lain yang mengaku jika anggaran yang telah diterima oleh Pemkab Lotim seolah-olah melalui perjuangan pihak tertentu. Padahal, kami sudah memperoleh anggaran itu langsung melalui Kementerian Keuangan," ujar dia.
3. Lakukan penyesuaian KUA-PPAS dan RAPBD
Selain itu tambah Hasni, untuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) yang telah dijadwalkan pada bulan Juni untuk kemudian dibahas dan ditetapkan pada bulan Juli dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Tentunya dengan melihat usulan-usulan dari masing-masing OPD.
Dalam penyusunan APBD, terutama dana DAK dalam bentuk gelondongan karena belum keluar surat resmi dari kementerian. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian antara KUA PPAS R-APBD jika petunjuk teknisnya sudah keluar.
Sebelum penetapan APBD pada tanggal 30 Nopember paling lambat biasanya petunjuk teknis sudah keluar. Sehingga dilakukan penyesuaian, karena terkadang ada perbedaan antara KUA PPAS dengan RAPBD yang ditetapkan sehingga dilakukan harmonisasi penyesuaian.
"Untuk penyesuaiannya, lalu dibuatkan berita acara persetujuan perubahan antara eksekutif dan legislatif. Terkadang pula, walaupun petunjuk teknis telah keluar, tetapi harus dilakukan pula perubahan Peraturan Bupati," tutup Hasni.
