Jaksa di Kupang Sita 60 Laptop Poltekkes Kementerian Kesehatan, Ada Apa?
- Kasus laptop Poltekkes Kemenkes Kupang naik ke tahap penyidikan
- 16 saksi diperiksa, penggeledahan dilakukan di dua gedung Poltekes Kupang
- Laptop diduga barang rakitan untuk menghabiskan anggaran BLU tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil
Kupang, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyita 60 unit laptop di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Kupang. Penyitaan ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop senilai Rp2 miliar tahun anggaran 2022.
Kepala Kejari Kota Kupang, Shirley Manutede, menyebut penyidikan kasus sementara dilakukan dan pengadaan 60 unit ini melalui melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Laptop diperuntukkan bagi Program Studi Sanitasi sebagai fasilitas laboratorium Computer Based Test (CBT).
1. Sudah naik tahap ke penyidikan
Shirley menyebut kasus yang naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan ini akan segera ditetapkan tersangkanya. 60 laptop ini, sebut dia, digunakan sejumlah oknum bukannya disimpan dalam laboratorium sesuai peruntukannya.
Ia menegaskan seluruh laptop tersebut baru dibawa kembali ke laboratorium Poltekes Kupang jelang penggeledahan dari Kejari Kota Kupang.
Laptop sitaan ini ditampilkan seolah-olah telah dimanfaatkan sebagai laboratorium CBT, namun jelas bukan bagian perangkat laboratorium berdasarkan kondisi fisiknya.,
"Tersangka dalam kasus pengadaan laptop 60 unit tahun 2022 untuk laboratorium Poltekes Kupang ini akan segera ditetapkan. Kami mohon publik bersabar," tegasnya, dalam keterangan yang diterima, Selasa (9/12/2025).
2. Ada 16 saksi diperiksa
Sejauh ini sudah 16 orang telah diperiksa sebagai saksi dan penggeledahan dilakukan Tim Satgas Pemberantasan Korupsi Kejari Kota Kupang. Penggeledahan dilakukan di dua gedung Poltekes Kupang. Salah satu ruangan yang digeledah yakni ruang Laboratorium Poltekes Kupang.
"Sebelumnya sudah 16 orang saksi yang telah kita periksa," kata dia.
14 saksi dari internal Poltekkes Kemenkes dan 2 dari luar institusi pendidikan tersebut. Saksi ini mulai dari pejabat internal Poltekkes, panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga pihak penyedia. Selain itu, seorang ahli pengadaan barang dan jasa telah dimintai keterangan untuk menilai proses dan spesifikasi teknis barang.
3. Terindikasi untuk habiskan anggaran
Penyidik menduga laptop tersebut merupakan barang rakitan dengan kualitas yang tidak sesuai standar pengadaan pemerintah. Mereka telah mendalami kualitas laptop dan peruntukannya untuk kemudian menentukan potensi kerugian negara.
Shirley mengemukakan pengadaan laptop dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran BLU, tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil maupun kualitas barang yang dibeli.
“Ada indikasi kuat bahwa pihak terkait hanya berupaya menghabiskan anggaran," lanjut dia.
Kejari Kota Kupang juga telah mengirim surat resmi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.
Modus pemecahan paket seperti ini, kata dia, sering digunakan untuk menghindari prosedur lelang yang lebih ketat dan terjadi peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan.
