Takut TPP Dipotong, 98 Persen ASN Pemprov NTB Masuk Usai Cuti Lebaran

Nasir menjelaskan sekitar 2 persen ASN Pemprov NTB yang tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur dan cuti bersama lebaran. Bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, maka akan kena pemotongan TPP sebesar 5 persen.

Selain takut kena pemotongan TPP, Nasir mengatakan tingginya kehadiran ASN karena wilayah NTB tidak seperti Pulau Jawa yang masih padat arus balik lebaran. Sebagian besar ASN yang belum masuk kerja karena mereka masih berada di luar daerah dan sedang balik ke NTB.

"Ada yang konfirmasi belum dapat tiket penyeberangan dari Banyuwangi ke Lembar. Untuk yang kasus seperti ini masih kita perbolehkan. Karena ada juga SE Menpan RB tanggal 13 April, boleh mereka WFH (work from home)," terangnya.

Nasir menambahkan bagi instansi yang bukan layanan publik diperbolehkan WFH sebanyak 50 persen dari jumlah pegawai. Tetapi bagi instansi yang memberikan layanan publik seperti rumah sakit harus tetap masuk kantor 100 persen.

Pengaturan jam kerja ASN di rumah sakit secara sif-sifan. Dia berharap ASN yang memberikan layanan publik tetap bekerja dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi ASN yang WFH, kita berikan penugasan," tandasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Surat tersebut menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan SE tersebut, Pemprov NTB melakukan penyesuaian sistem kerja ASN melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau work from office (WFO) dan work from home (WFH) selama 2 hari yaitu Selasa dan Rabu, 16 - 17 April 2024.

Layanan pemerintahan pada bidang perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi. Serta, Layanan Dukungan Pimpinan seperti Kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan dan lainnya diminta untuk WFH sebanyak 50 persen.

Sementara untuk layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas diimbau untuk 100 persen WFO.