Selain Ruang Kerja Wali Kota, KPK Juga Geledah Kantor Sekda Bima

Informasi yang dihimpun di lokasi, sejumlah pegawai di ruangan PBJ dilarang keluar dan masuk ruangan oleh KPK. Mereka diminta tetap diam di kursi kerjanya masing-masing.

Dari tiga ruangan digeledah, KPK menyita sejumlah dokumen penting. Berkas itu diduga berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi pada sejumlah pekerjaan fisik yang anggarannya berasal dari APBN sebesar Rp166 miliar dan APBD Kota Bima 2019 hingga 2022.

Sejumlah proyek itu diketahui seperti pembangunan rumah relokasi banjir di Lingkungan Kadole Kecamatan Rasana'e Timur. Kemudian rumah relokasi banjir di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Jati Baru yang berada di Kecamatan Asakota.

Sebelumnya, KPK tiba di halaman Kantor Wali Kota Bima pada pukul 08.30 Wita. Tim KPK yang berjumlah lima orang itu lalu naik ke lantai dua menggeledah ruang kerja Wali Kota Bima, baru dilanjutkan ruang kerja Sekda dan PBJ.

Pada pukul 13.56 Wita, KPK masih menggeledah ruangan PBJ. Setelah ini, KPK diinformasikan akan menggeledah rumah dinas Wali Kota Bima di Kecamatan Raba.

Selanjutnya, KPK juga akan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima.