Ribuan NI PPPK Guru Pemprov NTB 2022 Belum Ditetapkan BKN

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB Samsul Buhari menjelaskan penyebab masih sedikitnya NI PPPK guru yang ditetapkan BKN. Dikatakan, usulan penetapan NI PPPK Guru 2022 diverifikasi oleh BKN Kanreg IX Denpasar.

BKN Kanreg IX Denpasar melakukan verifikasi usulan penetapan NI PPPK Guru dari tiga provinsi, yaitu Bali, NTB dan NTT termasuk Pemda kabupaten/kota. "Karena memang persoalan di sana, tenaganya kurang. Dan se-wilayah tingkat timur banyak pengajuan, itu saja. Kalau ada masalah pasti ada konfirmasi ke saya," kata Samsul dikonfirmasi di Mataram, Rabu (21/6/2023).

Samsul mengklaim tidak ada masalah terkait persyaratan administrasi pengusulan NI PPPK sebanyak 2.323 guru honorer yang lulus seleksi pada 2022. Dia mengatakan penetapan NI PPPK Guru 2022 sedang berproses di BKN Kanreg IX Denpasar.

"Jadi kalau di NTB, belum ada masalah. Tidak ada laporan, ini harus diganti datanya dan lain-lain, sementara ini belum ada. Artinya administrasi untuk pengajuan ini sedang berproses," terangnya.

Masih sedikitnya NI PPPK Guru Pemprov NTB yang sudah ditetapkan BKN karena harus dilakukan verifikasi. Pemprov NTB sendiri paling banyak usulan NI PPP Guru tahun 2022, yaitu sebanyak 2.323 orang. Sementara kabupaten/kota di NTB hanya ratusan usulan NI PPPK Guru 2022.

Samsul juga menjelaskan penyebab berkurangnya jumlah guru yang diusulkan penetapan NI PPPK. Sebagaibagaiaman diketahui, jumlah guru honorer Pemprov NTB yang lulus menjadi PPPK sebanyak 2.329 orang. Tetapi, jumlah yang diusulkan mendapatkan NI PPPK sebanyak 2.323 orang.

Penyebabnya, kata Samsul, ada yang mundur dan tidak sesuai legalitas."Ketika dia tidak cocok, dengan aturan terakhir dari Mendikbud yang menyebutkan pendidikan apa untuk legalitas. Itu akhirnya yang jadi masalah. Banyak juga kan yang gagal penempatan. Makanya guru ini krusial," tandas Samsul.