Respons Aduan Medsos, NTB Bikin Pasukan Khusus Perbaiki Jalan Rusak

Iqbal menyebutkan Pemprov NTB memiliki tanggung jawab memelihara sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi, terdiri atas sekitar 500 kilometer di Pulau Lombok dan 1.000 kilometer di Pulau Sumbawa. Selama ini, perhatian lebih banyak diarahkan pada pembangunan jalan baru, sementara aspek pemeliharaan belum berjalan secara optimal.

“Padahal jika kerusakan kecil segera ditangani, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih ringan dibandingkan ketika kerusakan sudah menjadi berat,” kata dia.

Dengan adanya TRC Infrastruktur, setiap laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Tim akan memastikan status kewenangan ruas jalan, mengidentifikasi tingkat kerusakan, menentukan metode penanganan, serta memastikan jalan tetap dapat difungsikan sembari menunggu perbaikan permanen jika diperlukan.

“Harapan saya, setiap ada pengaduan, maksimal dalam 24 jam TRC sudah berada di lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegas Iqbal.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan alokasi anggaran pemeliharaan jalan, melengkapi peralatan kerja, serta terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kesejahteraan personel TRC agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

Dia juga telah menginstruksikan Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa untuk menangani sejumlah ruas jalan yang rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Seperti ruas jalan di depan RSUD di Kabupaten Sumbawa dan ruas jalan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

Untuk mendukung operasional TRC, Pemprov NTB kini memiliki 15 unit alat berat senilai sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. Seluruh peralatan tersebut diperoleh melalui skema hibah dari berbagai kementerian tanpa menggunakan anggaran APBD.

“Kalau mengandalkan APBD, kondisi fiskal kita tidak memungkinkan membeli alat sebanyak itu. Karena itu kami mencari hibah dari berbagai kementerian. Alhamdulillah sekarang kita punya 15 alat berat tanpa menggunakan APBD satu rupiah pun,” jelasnya.

Selain penyediaan alat berat, pemerintah juga telah menyiapkan sumber daya manusia, menyusun standar operasional prosedur (SOP). Serta mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mendukung operasional Balai Jalan Lombok dan Balai Jalan Sumbawa hingga akhir tahun anggaran.

Iqbal menjelaskan saat ini sedang dikembangkan aplikasi yang menjadi tempat masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait jalan rusak. Sembari menunggu aplikasi tersebut rampung karena dalam tahap pengembangan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kerusakan jalan melalui aplikasi SIAGA milik BPBD NTB maupun melalui media sosial Gubernur NTB.

Dia mengatakan seluruh laporan akan diteruskan kepada TRC Infrastruktur untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Dia menegaskan bahwa target 24 jam merupakan batas waktu bagi tim untuk hadir di lokasi melakukan pengecekan, bukan berarti seluruh kerusakan langsung diperbaiki pada hari yang sama. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penentuan metode penanganan sesuai tingkat kerusakan dan kondisi lapangan.