Ratusan ASN Pemprov NTB Tambah Libur Lebaran, TPP Dipotong 50 Persen
Mataram, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB mencatat sebanyak 306 aparatur sipil negara (ASN) tidak masuk kerja tanpa keterangan usai libur lebaran 2025. Bagi ASN yang menambah libur lebaran atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dipastikan kena sanksi.
Plt Kepala BKD NTB Yusron Hadi menjelaskan ratusan ASN yang menambah libur lebaran kena sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan April sebesar 50 persen.
"Sesuai ketentuan berlaku terkena sanksi sampai pemotongan 50% daripada TPP 1 bulan ini," kata Yusron, Selasa (8/4/2025).
1. Tingkat kehadiran ASN Pemprov NTB 92,73 persen
Berdasarkan data yang masuk dari laporan seluruh unit kerja terkait kehadiran ASN lingkup Pemprov NTB di hari pertama kerja sebesar 92,73 persen. Baik ASN yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO), ASN yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan ASN yang bekerja darimana saja atau work from anywhere (WFA).
"Selebihnya terdata 7,27 persen, ada yang tengah mengikuti tugas belajar, sakit, libur shift, dispensasi, on call dan cuti," jelas Yusron.
2. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan 1,78 persen
Sedangkan ASN yang teridentifikasi tidak masuk kerja tanpa keterangan berjumlah 306 orang atau 1,78 persen. Dia mengatakan nama dan instansi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan ini sudah dikantongi, tinggal dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
"Kami mengajak kepala badan, kepala dinas dan pimpinan unit kerja untuk terus melakukan pembinaan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku," ujar Yusron.
3. Gelar halal bihalal bersama ASN
Sementara, Gubenur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggelar halal bihalal bersama seluruh pejabat dan ASN lingkup Pemprov NTB pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran pada Selasa (8/4/2025). Hadir juga Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dan pejabat eselon II, III, IV dan fungsional.
Dalam arahannya Iqbal berpesan agar birokrasi menghindari cara-cara lama dalam pengelolaan pemerintahan dan berkomitmen menegakkan meritokrasi. "Cara-cara lama tidak banyak mengubah NTB dari waktu ke waktu. Saya juga berkomitmen untuk membangun meritokrasi bagi orang yang tepat di tempat yang tepat," ucap Iqbal.
Selama sebulan mengamati jalannya pemerintahan di Pemprov NTB, Iqbal mengatakan dirinya bersama Wakil Gubernur berupaya membawa birokrasi keluar dari zona nyaman demi kesejahteraan masyarakat.
Dia menegaskan akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi ASN yang memiliki potensi untuk berkiprah dalam sistem meritokrasi yang akan dibangun secara bertahap. Iqbal berharap situasi perubahan ini dapat diterima oleh seluruh jajaran birokrasi Pemprov NTB.
Sementara, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan agar seluruh cita-cita pemerintahan Iqbal-Dinda dilaksanakan sebagai sebuah tim yang solid. Serta mendukung seluruh komitmen yang akan dikerjakan lima tahun mendatang.
