RAPBD 2027, Pemprov NTB Alokasikan Anggaran Rp60 Miliar untuk PON 2028

Nursalim menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp60 miliar yang dialokasikan pada APBD NTB 2027 dalam bentuk hibah dan belanja langsung di organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran sebesar itu akan diberikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dan OPD Pemprov NTB dalam mendukung persiapan PON 2028.

Dia menjelaskan untuk renovasi atau perbaikan venue, nantinya ditangani Dinas PUPRPKP NTB. "Insyaallah PON 2028 bisa sukses karena akan ada kolaborasi juga dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal," kata dia.

Disinggung mengenai kebutuhan anggaran PON 2028 yang cukup besar, Nursalim mengatakan Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran secara bertahap pada 2027 dan 2028. Selain itu, ada juga kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Pada APBD Perubahan 2027, Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar. Saat ini, BKAD NTB masih menunggu pengajuan pencairan anggaran dari KONI NTB. Jika seluruh persyaratan pencairan anggaran sudah terpenuhi, BKAD NTB akan langsung melakukan pencarian anggaran.

"Saya mohon KONI segera mengajukan pencairannya untuk persiapan PON ini. Karena APBD Perubahan tinggal beberapa hari. Kita berharap kemarin dalam rapat dengan pak gubernur juga kami sampaikan itu," terangnya.

Pemprov NTB telah menjadwalkan pembahasan khusus bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), kementerian terkait, serta KONI Pusat terkait kebutuhan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Pembahasan juga akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan pembagian venue dan lokasi pertandingan berdasarkan kesiapan serta kemampuan masing-masing daerah.

Dalam skema tersebut, DKI Jakarta disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas berstandar khusus. Pembagian peran ini akan membuat kebutuhan penyelenggaraan lebih proporsional, sekaligus mengoptimalkan kemampuan masing-masing daerah sehingga tidak membebani NTB dan NTT secara berlebihan.

Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT membutuhkan anggaran yang cukup besar. Masing-masing Pemda yang menjadi tuan rumah yaitu NTB dan NTT harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun.

Suwarno menjelaskan kebutuhan anggaran PON 2028 nantinya dibahas lebih detail di masing-masing bidang Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTB-NTT. KONI Pusat nantinya akan memberikan pembekalan kepada masing-masing bidang PB PON terkait penyusunan kebutuhan anggaran.

Untuk efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak membangun venue baru untuk PON 2028. Hanya saja dilakukan renovasi kecil untuk venue-venue yang ada, sehingga tidak menghabiskan anggaran yang besar.

Dia menjelaskan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp1 triliun merupakan risiko menjadi tuan rumah. "Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan PON, semuanya APBD. Siapa suruh jadi tuan rumah PON," kata dia.

KONI Pusat sudah menyurati Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengirim susunan nama-nama yang duduk di PB PON. Selain itu, KONI Pusat juga meminta agar kepengurusan KONI NTB di bawah ketua terpilih Mohan Roliskana segara diselesaikan.

"Harapannya, Ketua Umum KONI pada saat datang ke sini, bisa satu hari dimanfaatkan dua momen ini, melantik KONI NTB dan PB PON NTB. Saya bertanggungjawab memberikan pembekalan kepada para bidang yang ada di PB PON," kata dia.

Adapun bidang-bidang yang ada di PB PON, antara lain Bidang Pertandingan, Bidang Prasarana, Bidang Sarana, Bidang Konsumsi, Bidang Transportasi, Bidang Akomodasi, Bidang Humas, Bidang Kesehatan, Bidang Upacara dan lainnya. Dia mengatakan seluruh bidang PB PON harus diberikan pembekalan supaya mereka punya kemampuan untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran.