70 Ribu Anak Tak Sekolah di NTB, Gubernur Dorong Penanganan Cepat
Data sementara mencatat 70 ribu anak tidak sekolah di NTB; Gubernur meminta validasi menyeluruh untuk memetakan identitas, kondisi keluarga, dan penyebab mereka tidak mengakses pendidikan.
Pemprov NTB mendorong pemutakhiran data berbasis desa, melibatkan posyandu keluarga serta koordinasi pemerintah kabupaten/kota dan Kemenag agar intervensi pendidikan lebih tepat sasaran.
Pemprov, kabupaten/kota, dan Kanwil Kemenag NTB menyepakati tujuh agenda, termasuk penguatan kebijakan, data by name by address, pendanaan, rencana aksi terukur, dan pelaporan berkala.
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB memerintahkan validasi data untuk memperkuat langkah penanganan puluhan ribu anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data sementara, jumlah ATS di NTB sebanyak 70 ribu anak. Namun, angka tersebut masih harus diverifikasi untuk memastikan kondisi riil di lapangan dan menghindari kesalahan identifikasi maupun penghitungan.
Iqbal memerintahkan dilakukan pemutakhiran data secara menyeluruh, koordinasi lintas pemerintahan, dan intervensi pendidikan yang tepat sasaran hingga tingkat desa. Menurut Iqbal, penuntasan persoalan ATS harus dimulai dengan memastikan identitas, kondisi keluarga, serta penyebab setiap anak tidak mengakses pendidikan formal, sehingga kebijakan dan program penanganan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Pada Jumat (6/11/2026), dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kanwil Kemenag NTB dalam mempercepat penanganan puluhan ribu anak tidak sekolah di NTB.
"Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” kata Iqbal.
1. Dalami penyebab anak putus sekolah
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Muhammad Nasir) Menurutnya, penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan atau program intervensi secara umum. Pemerintah darrah harus memahami persoalan setiap anak secara spesifik, mulai dari identitas dan latar belakang keluarga hingga faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Karena itu, Iqbal mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran (pilot project) di desa-desa Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan, sehingga identifikasi anak tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” kata dia.
2. Pendidikan fondasi utama pembangunan
Ilustrasi pelajar di Kota Mataram sedang berolahraga. (IDN Times/Muhammad Nasir) Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menekankan bahwa penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Selain itu melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut. Dia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
Pembangunan infrastruktur dan berbagai program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan. “Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apa pun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan,” jelasnya.
3. Tujuh komitmen bersama menuntaskan anak tidak sekolah di NTB
Siswa sekolah rakyat permanen di Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, menyebutkan terdapat tujuh agenda utama yang menjadi komitmen Pemprov NTB, Pemda Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag NTB dalam menuntaskan persoalan anak tidak sekolah.
Kesepakatan itu meliputi dukungan kebijakan daerah, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address, optimalisasi APBD dan APBDes, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur, serta pelaporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur.
Syamsul berharap komitmen tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah dan desa, bukan berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Dia menegaskan keberhasilan penanganan ATS diukur dari kemampuan pemerintah menemukan setiap anak, memahami persoalannya, dan memastikan mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan.
