RAPBD NTB 2027 Tembus Rp6,22 Triliun, Anggaran Kemiskinan Rp745 Miliar

Wagub NTB yang biasa disapa Dinda itu menjelaskan target pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun itu bersumber dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dia menyebutkan untuk PAD direncanakan sekitar Rp3,128 triliun, naik sekitar 3,44 persen dari R3,02 triliun pada APBD 2026. Dengan rincian, pajak daerah Rp2 triliun, kontribusi retribusi daerah Rp968,57 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 107,56 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp50,83 miliar.

Kemudian pendapatan transfer direncanakan sekitar Rp2,98 triliun atau naik sekitar 20,01 persen. Pendapatan transfer ini mencakup dana perimbangan dan transfer lainnya dari pemerintah pusat, seperti DBH, DAU, DAK, dan lainnya. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sekitar Rp114,24 miliar.

Untuk mengejar target pendapatan daerah tahun 2027, Dinda mengatakan kebijakan diarahkan pada digitalisasi dan modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD termasuk dari sektor pariwisata dan ekosistem agromaritim yang sedang dibangun.

Kemudian optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan Bank NTB Syariah sebagai sumber kekayaan daerah yang dipisahkan. Serta penguatan sinergi dengan kabupaten, kota dan pemerintah pusat dalam optimalisasi dana transfer.

Dinda menjelaskan struktur belanja dalam RAPBD NTB 2027. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp4,61 triliun termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, serta hibah dan bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal dialokasikan sebesar Rp397,2 miliar. Dia menjelaskan, dalam KUA PPAS, belanja modal meningkat dari Rp193,48 miliar pada 2026 menjadi meningkat sebesar Rp203,72 miliar pada 2027.

Belanja modal itu terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya.

Sementara itu, belanja tidak terduga dalam RAPBD NTB 2027 dialokasikan sebesar Rp38 miliar. Sedangkan belanja transfer kepada kabupaten, kota dan desa dialokasikan sebesar Rp1,01 triliun yang merupakan belanja bagi hasil pajak ke kabupaten, kota dan belanja bantuan keuangan.

Menurut Dinda, kenaikan belanja modal tahun anggaran 2027 menunjukkan arah yang dituju yaitu lebih banyak anggaran untuk hal-hal yang menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang.

​"Kami juga memberi ruang untuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah, karena kinerja mesin birokrasi adalah prasyarat bagi seluruh program kita untuk dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi masyarakat," terangnya.

Eks Bupati Bima itu menambahkan bahwa belanja daerah pada 2027 diprioritaskan untuk menjawab tiga isu prioritas dan menggerakkan 10 program unggulan. Diantaranya, akselerasi pengentasan kemiskinan melalui program Desa berdaya, NTB inklusif, NTB sehat dan cerdas dengan fokus intervensi berbasis desa, terutama pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem.

Alokasi anggaran diarahkan pada penguatan ekonomi produktif keluarga miskin, perlindungan sosial yang tepat sasaran, layanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta kelompok rentan dan penyandang disabilitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp745,25 miliar.

Kemudian ketahanan pangan dan energi melalui program NTB agromaritim dan NTB lestari berkelanjutan. Dia menjelaskan, Pemprov berkomitmen menjaga NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga alokasi diarahkan pada irigasi dan pemanfaatan bendungan Meninting, dukungan sarana produksi, pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan serta energi terbarukan dan pengelolaan sampah dengan alokasi sebesar Rp110,38 miliar.

Berikutnya, persiapan ekosistem industri agromaritim atau hilirisasi. Dinda mengatakan apa yang dibudidayakan di tanah NTB harus memberikan kesejahteraan dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan menjadi keharusan bukan pilihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp89,49 miliar.

Untuk destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp487,88 miliar. Dia menjelaskan bahwa Pemprov NTB mengarahkan pariwisata pada quality tourism, tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi memghadirkan pariwisata yang berkualitas. Yaitu, ikhtiar agar wisatawannya lebih lama tinggal, belanja wisatawannya banyak, serta kualitas destinasi kelestarian lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

"Alokasi diarahkan pada penguatan destinasi, ekonomi kreatif, penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional, serta konektivitas termasuk jaringan digital di wilayah yang masih blank spot, dengan alokasi anggaran sebesar Rp487.881.966.225," sebutnya.

Belanja daerahbjuga diarahkan untuk sumber daya manusia unggul melalui program NTB terampil dan tangguh, pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan agar anak-anak NTB siap bekerja dan berwirausaha, termasuk melalui peluang kerja di dalam dan luar negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp69,27 miliar.

Untuk program reformasi birokrasi berbasis meritokrasi, digitalisasi layanan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan, perencanaan yang baik dialokasikan sebesar Rp1,05 triliun. Serta belanja urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp3,73 triliun, urusan wajib non pelayanan dasar sebesar Rp387,16 miliar, urusan pilihan sebesar Rp284,14 miliar, serta penunjang urusan pemerintahan dan pengawasan sebesar Rp1,3 triliun.

Dinda memastikan terpenuhinya belanja yang diwajibkan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan, yaitu fungsi pendidikan 20 persen, kesehatan 22,36 persen, infrastruktur pelayanan publik 40 persen, belanja peningkatan kapasitas SDM aparatur 0,75 persen , dan belanja wajib lainnya.

Dengan pendapatan sebesar Rp6,22 triliun dan belanja mencapai Rp6,06 triliun, kata dia, RAPBD NTB 2027bmencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar. Hal ini, kata dia, menunjukkan perubahan penting dibandingkan APBD 2026 yang defisit sekitar Rp111,2 miliar.

"Surplus tersebut diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk kewajiban pembiayaan yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada BUMD yang kita harapkan memberi manfaat bagi daerah," tandasnya.