Kurangi Beban Daerah, NTB segera Bahas Anggaran PON 2028 dengan Pusat

Pemprov NTB mematangkan persiapan sebagai tuan rumah PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelenggaraan PON 2028 dirancang melalui pembagian peran antardaerah, termasuk dukungan DKI Jakarta untuk sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas dengan standar khusus.

Iqbal menegaskan, PON 2028 harus sukses dalam penyelenggaraan, melahirkan prestasi melalui kompetisi yang jujur, serta menjadi ajang olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan persatuan bangsa. Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah mendengar dan mencermati berbagai perkembangan, kritik, serta masukan masyarakat mengenai persiapan PON 2028.

Seluruh perhatian tersebut dipandang sebagai bentuk kepedulian dan semangat bersama agar NTB mampu menyelenggarakan ajang olahraga nasional itu dengan sebaik-baiknya. Menurut Iqbal, optimisme harus dibangun beriringan dengan perencanaan yang realistis, terutama dalam memenuhi kebutuhan anggaran, fasilitas, dan dukungan penyelenggaraan.

Untuk memperkuat kesiapan organisasi, Iqbal telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, segera memproses pembentukan Panitia Besar (PB) PON 2028, termasuk menyiapkan struktur organisasi dan personel yang akan menjalankan tahapan persiapan. Pembentukan PB PON diharapkan menjadi fondasi koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan pengendalian pelaksanaan persiapan secara lebih terarah.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan seluruh perangkat daerah terkait juga diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai bidang tugas masing-masing. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan perencanaan, penganggaran, fasilitas, dan dukungan teknis dapat dipetakan sejak awal serta ditindaklanjuti secara terpadu.

Di sisi prestasi, Iqbal menegaskan bahwa NTB tetap menargetkan peningkatan capaian dibandingkan PON sebelumnya. Namun, prestasi tersebut harus diperoleh melalui kemampuan, kualitas, dan perjuangan para atlet, bukan karena keuntungan sebagai tuan rumah. Keberhasilan penyelenggaraan tidak boleh dipisahkan dari kehormatan kompetisi.

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengingatkan bahwa PON bukan semata-mata ajang perebutan medali. Melainkan juga ruang untuk merawat persaudaraan, kejujuran, dan persatuan sebagai bagian dari semangat kebangsaan yang diwariskan para pendiri bangsa.

Karena itu, kata dia, keberhasilan PON 2028 harus dibangun melalui persiapan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan komitmen menjaga kehormatan olahraga. Dia menyatakan bahwa NTB ingin mencatat sejarah sebagai tuan rumah yang sukses menyelenggarakan PON, menghadirkan prestasi secara terhormat, serta memperkuat persatuan dan kebanggaan bangsa.

Sebab, PON yang benar-benar berhasil bukan hanya melahirkan juara, tetapi juga meninggalkan teladan tentang sportivitas, persaudaraan, dan kehormatan dalam berkompetisi. Sementara, Ketua KONI NTB, Mohan Roliskana, menyatakan akan melakukan pemetaan potensi prestasi setiap cabang olahraga melalui pendekatan sport intelligence, dengan tetap mengedepankan prinsip sportivitas.

“Kita ingin menjadi tuan rumah terbaik dengan prestasi yang diperoleh secara jujur, karena kualitas atlet yang bertanding dan semangat juangnya, bukan semata-mata karena kita menjadi tuan rumah,” tegas Mohan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT membutuhkan anggaran yang cukup besar. Masing-masing Pemda yang menjadi tuan rumah yaitu NTB dan NTT harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun.

Suwarno menjelaskan kebutuhan anggaran PON 2028 nantinya dibahas lebih detail di masing-masing bidang Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTB-NTT. KONI Pusat nantinya akan memberikan pembekalan kepada masing-masing bidang PB PON terkait penyusunan kebutuhan anggaran.

Untuk efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak membangun venue baru untuk PON 2028. Hanya saja dilakukan renovasi kecil untuk venue-venue yang ada, sehingga tidak menghabiskan anggaran yang besar.

Dia menjelaskan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp1 triliun merupakan risiko menjadi tuan rumah. "Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan PON, semuanya APBD. Siapa suruh jadi tuan rumah PON," kata dia.

KONI Pusat sudah menyurati Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengirim susunan nama-nama yang duduk di PB PON. Selain itu, KONI Pusat juga meminta agar kepengurusan KONI NTB di bawah ketua terpilih Mohan Roliskana segara diselesaikan.

"Harapannya, Ketua Umum KONI pada saat datang ke sini, bisa satu hari dimanfaatkan dua momen ini, melantik KONI NTB dan PB PON NTB. Saya bertanggungjawab memberikan pembekalan kepada para bidang yang ada di PB PON," terangnya.

Adapun bidang-bidang yang ada di PB PON, antara lain Bidang Pertandingan, Bidang Prasarana, Bidang Sarana, Bidang Konsumsi, Bidang Transportasi, Bidang Akomodasi, Bidang Humas, Bidang Kesehatan, Bidang Upacara dan lainnya. Dia mengatakan seluruh bidang PB PON harus diberikan pembekalan supaya mereka punya kemampuan untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran.